BAUBAU–TERASNUSANTARA_Kejelasan legalitas sumber material timbunan proyek perpanjangan landasan pacu Bandara Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, kian menjadi sorotan.

Di tengah belum terungkapnya secara pasti volume material yang digunakan, DPRD Kota Baubau berencana berkonsultasi dengan kementerian terkait untuk memastikan ketentuan pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dari lokasi quarry atau tambang galian C yang diduga belum mengantongi izin.

Langkah tersebut tidak hanya menyangkut kepastian pemungutan pajak daerah, tetapi juga berkaitan dengan kesesuaian lokasi quarry dengan peruntukan tata ruang serta kejelasan status sumber material yang digunakan dalam proyek pemerintah.

Ketua DPRD Kota Baubau, Ardin Jufri, mengatakan pihaknya akan mendalami persoalan tersebut sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Konsultasi dengan kementerian diperlukan untuk memperoleh kejelasan mengenai ketentuan pemungutan pajak MBLB terhadap lokasi quarry yang belum dipastikan kelengkapan perizinannya.

“Soal ini kita coba dalami dulu, dalam waktu dekat kita akan konsultasikan di Kementerian mengenai pungutan pajak kepada lokasi quarry yang belum berizin ini,” ujarnya.

Selain aspek perpajakan, DPRD juga akan menelusuri kesesuaian lokasi-lokasi quarry dengan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Baubau.

Hal ini penting untuk memastikan apakah kawasan yang menjadi lokasi kegiatan penambangan tersebut memang diperuntukkan bagi usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB).

“Saat ini belum ada Perda soal RT/RW yang ada baru rancangannya, tapi kalau merujuk pada rancangan RT/RW, lokasi di Waborobo bukan masuk dalam zona pertambangan,” ujarnya.

Sebelumnya, dua supplier material untuk proyek perpanjangan landasan pacu Bandara Betoambari dilaporkan telah menyetorkan pajak MBLB dengan total Rp 60 juta kepada pemerintah daerah. Masing-masing supplier disebut memasok material dengan volume sekitar 30.000 meter kubik.

Namun, besaran setoran pajak tersebut belum menjawab seluruh pertanyaan mengenai asal-usul material dan total volume timbunan yang telah digunakan dalam proyek penimbunan bandara.

Hingga kini, belum diperoleh informasi pasti mengenai jumlah keseluruhan material timbunan yang telah direalisasikan oleh otoritas Bandara Betoambari sepanjang 2026.

PPK Proyek Penimbunan Bandara Betoambari, Ahyar yang dikonfirmasi juga belum memberi penjelasan pasti mengenai jumlah volume kubikasi penimbunan disepanjang tahun 2026.

Politikus PDI Perjuangan Kota Baubau, Rais Jaya Rahman, mendorong DPRD Kota Baubau menggunakan fungsi pengawasannya untuk memastikan material yang digunakan dalam proyek pemerintah memiliki asal-usul yang jelas dan sesuai ketentuan.

“DPRD perlu menggunakan fungsi pengawasannya untuk memastikan seluruh material yang digunakan dalam proyek memiliki asal-usul yang jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya dalam pemberitaan sebelumnya.

Rais turut mendorong DPRD menggelar rapat dengar pendapat (RDP), melakukan inspeksi mendadak ke lokasi proyek dan sumber material, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Menurutnya, penelusuran perlu mencakup asal material, dokumen pengangkutan atau manifest, hingga lokasi pengambilan material yang diduga bermasalah.

“Persoalan ini tidak hanya menyangkut penerimaan pajak daerah, tetapi juga kepastian hukum atas sumber material yang digunakan dalam proyek pembangunan di Kota Baubau,” tegasnya. (adm)

BAUBAU-TERASNUSANTARA– Proyek perpanjangan landasan pacu Bandara Betoambari, Kota Baubau, kembali disorot. Kali ini yang disoal mengarah pada belum terungkapnya volume kubikasi material timbunan yang digunakan dalam proyek itu. Di tengah perbedaan keterangan antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Baubau dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Di satu sisi, Bapenda telah memungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dari dua pemasok material dengan total setoran sekitar Rp 60 juta.

Namun, perhitungan pajak tersebut menggunakan volume berdasarkan keterangan pemasok, bukan mengacu pada dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek.

Kepala Bapenda Kota Baubau, Muh Massad, melalui Kepala Bidang Pendapatan Wilayah I, Fauziah, menjelaskan bahwa sesuai ketentuan, pajak MBLB dipungut di lokasi pengambilan material atau mulut tambang.

Fauziah mengungkapkan, pada awalnya Bapenda belum mengetahui secara pasti lokasi pengambilan material yang digunakan untuk proyek perluasan landasan pacu Bandara Betoambari.

Karena itu, pihaknya berkoordinasi dengan pelaksana proyek untuk mengidentifikasi pemasok material sekaligus menyosialisasikan kewajiban pembayaran pajak.

“Badan Pendapatan Daerah awalnya tidak mengetahui di mana lokasi pengambilan material yang digunakan di lokasi proyek Bandara Betoambari. Makanya, kita koordinasi dengan pelaksana proyek untuk mengetahui titik supplier sekaligus melakukan sosialisasi kewajiban pajak terhadap penggunaan bahan material MBLB,” jelasnya.

Dari hasil koordinasi tersebut, Bapenda memperoleh informasi mengenai sejumlah lokasi yang diduga menjadi sumber material timbunan. Petugas kemudian turun langsung ke lapangan dan menemukan aktivitas penggalian di dua lokasi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, masing-masing pemasok disebut telah menyuplai material timbunan sekitar 30 ribu meter kubik.

Untuk memastikan volume material yang digunakan, Fauziah mengatakan pihaknya telah menyurati PPK Bandara Betoambari guna meminta dokumen RAB proyek.

Namun, menurut dia, permintaan tersebut belum mendapatkan balasan. Akibatnya, penghitungan kewajiban pajak sementara dilakukan berdasarkan informasi volume dari masing-masing pemasok.

“Saat ini sudah ada dua supplier yang telah menyetorkan kewajiban pajaknya di Bapenda Kota Baubau, totalnya sekitar Rp 60 jutaan. Selain itu, juga ada opsen pajak ke provinsi sebesar 25 persen yang langsung masuk ke rekening Bapenda Provinsi Sultra,” ujarnya.

Fauziah mengakui, sebelumnya Bapenda menghadapi kendala dalam pendataan objek Pajak MBLB. Namun, aktivitas penimbunan untuk proyek perluasan landasan pacu Bandara Betoambari mendorong pihaknya memperkuat pendataan dan menelusuri sumber material yang digunakan.

Sementara itu, PPK proyek penimbunan Bandara Betoambari, Ahyar, membantah telah menerima surat resmi dari Bapenda terkait permintaan dokumen RAB.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Ahyar mengatakan pihaknya tidak pernah menerima surat tersebut. Ia menyebut komunikasi yang terjadi selama ini hanya sebatas koordinasi dengan Bapenda.

“Kami tidak pernah terima suratnya. Mereka (Bapenda) hanya berkoordinasi, dan kita fasilitasi dengan pihak kontraktor,” jelas Ahyar.

Ia menambahkan, apabila surat permintaan dokumen secara resmi diterima, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu isi dan poin-poin yang diminta.

Saat ditanya mengenai total volume kubikasi material timbunan yang telah digunakan pada tahap pertama maupun tahap kedua pembangunan landasan pacu Bandara Betoambari sepanjang 2026, Ahyar belum memberikan penjelasan secara terperinci.

Perbedaan keterangan mengenai surat permintaan dokumen tersebut menambah pertanyaan terkait transparansi data volume material yang digunakan dalam proyek.

Kepastian volume kubikasi berdasarkan dokumen perencanaan dan realisasi pekerjaan menjadi penting untuk memastikan kesesuaian penggunaan material sekaligus mendukung penghitungan kewajiban pajak daerah secara akurat.

Hingga berita ini diterbitkan, rincian total volume timbunan berdasarkan dokumen proyek belum diperoleh. (adm)

BAUBAU-TERASNUSANTARA_Kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di tengah kabut asap yang beberapa hari terakhir menyelimuti Kota Baubau diwujudkan melalui aksi pembagian 2.000 masker di kawasan Pasar Laelangi, Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Jumat (16/10/2026).

Bakti sosial ini melibatkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Baubau, Kodim 1413/Buton, Polres Baubau, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Baubau, dan Palang Merah Indonesia (PMI) Baubau dan Dinas Kesehatan Kota Baubau.

Dimulai sekitar pukul 10.00 WITA, pembagian masker menyasar masyarakat yang beraktivitas di pasar, pengendara, pedagang, hingga warga yang melintas di kawasan tersebut.

Kegiatan ini menjadi langkah preventif untuk membantu mengurangi paparan asap sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko gangguan saluran pernapasan.

Komandan Kodim 1413/Buton, Letkol Inf. Yoni, S.Hub.Int., mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama antara TNI, Polri, insan pers, organisasi profesi, organisasi kemanusiaan, dan tenaga medis terhadap kondisi lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat.

Menurutnya, kegiatan itu dapat terlaksana berkat dukungan dan kolaborasi seluruh pihak yang terlibat.

“Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan karena saat ini kabut asap cukup meresahkan warga. Alhamdulillah, berkat dukungan semua pihak, kegiatan hari ini bisa berjalan lancar, aman, dan tertib,” ujarnya.

Kapolres Baubau, AKBP Noer Alam, S.I.K., juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan perlindungan diri selama kondisi udara belum sepenuhnya membaik.

Ia menyebut kabut asap yang cukup tebal dalam beberapa hari terakhir perlu diantisipasi bersama, terlebih ketika masyarakat harus beraktivitas di luar ruangan.

“Beberapa hari terakhir kabut asap cukup tebal dan ada beberapa masyarakat yang mengalami gangguan saluran pernapasan. Karena itu, ke depannya kita perlu lebih mengantisipasi dengan tetap menggunakan masker,” kata Noer Alam.

Dari sisi kesehatan, Ketua IDI Baubau, dr. Hasrida Hamid, mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak mendesak selama kualitas udara masih terganggu.

Jika harus beraktivitas di luar ruangan, masyarakat dianjurkan menggunakan masker untuk membantu mengurangi paparan asap.

Ia juga meminta warga tidak mengabaikan gejala gangguan pernapasan yang muncul.

“Kalau ada gejala-gejala yang memang memberat, misalnya sesak atau batuk yang tidak berhenti, diimbau untuk segera mencari layanan kesehatan, baik di puskesmas, dokter praktik, ataupun rumah sakit,” jelasnya.

Ketua PWI Baubau, La Ode Aswarlin, mengatakan aksi tersebut merupakan wujud kolaborasi berbagai unsur dalam merespons kondisi kabut asap yang sempat mengganggu kualitas udara di Kota Baubau.

Ia menyebut kondisi cuaca pada Jumat mulai membaik dibandingkan hari sebelumnya. Meski demikian, masyarakat tetap diminta waspada dan tidak mengabaikan upaya pencegahan.

“Alhamdulillah, hari ini kondisi cuaca sudah lebih baik dari kemarin. Kita berharap kondisi ini akan kembali normal. Tetapi harapan kita, masyarakat tetap mencegah dan melindungi diri dengan menggunakan masker,” ujarnya.

Aswarlin menjelaskan, sedikitnya 2000 masker yang dibagikan merupakan bantuan dari seluruh organisasi yang terlibat dalam bakti sosial tersebut.

Selain aksi pembagian masker, kolaborasi lintas instansi tersebut akan berlanjut melalui kegiatan edukasi bagi pelajar tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) pada Sabtu (17/10/2026).

Kegiatan lanjutan itu direncanakan mencakup edukasi kesehatan dan keselamatan berlalu lintas dengan melibatkan IDI, PMI Baubau, personel Satuan Lalu Lintas, tenaga teknis bidang kesehatan, serta Babinsa setempat.

“Jadi ini aksi kolaborasi bersama,” tegas Aswarlin.

Melalui kegiatan tersebut, PWI Baubau bersama TNI-Polri, IDI, PMI, dan unsur terkait berharap masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan serta melakukan langkah perlindungan diri di tengah kondisi udara yang berpotensi kembali memburuk.

Kolaborasi ini sekaligus menjadi bentuk kepedulian bersama agar dampak kabut asap terhadap aktivitas dan kesehatan warga dapat diminimalkan. (Adm)