Pemerintah

Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas

Published

3 years ago

June 2, 2023

redaksi

Solusinya, penguatan kapasitas berupa sosialisasi dan pelatihan tentang pengawasan partisipatif, terhadap dunia kepengawasan perlu ditumbuhkan agar banyak yang mau dan sadar akan pentingnya pengawasan Pemilu partisipatif

Oleh : ZARMIN, S.Pd

Wacana penundaan Pemilihan serentak 2024 yang menjadi perbincangan elit politik maupun masyarakat luas akhirnya terbantakan. Hal itu menyusul dikeluarkannya peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022. Adanya peraturaan tersebut dipastikan tidak akan ditundanya Pemilu 2024 mendatang.

Dimulainya tahapan tersebut, besar harapan masyarakat negeri ini pada Pemilu 2024 mendatang saat memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD berjalan sesuai dengan yang dimanatkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 pasal 2, dimana Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 pasal 2, dimana Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Untuk mewujudkan itu dibutuhkan partisipasi semua pihak untuk ambil andil didalamnya, terutama Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip, mandiri; jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, aksesibel.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara pemilu sesuai yang diamantkan UU, yakni pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 untuk mencegah, mengawasi dan menindak pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses pemilu memiliki peran penting dan vital untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan demokratis itu.

Hanya saja untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkualitas tersebut dibutuhkan kerja-kerja kolektif terintegratif mengingat jumlah pengawas penyelenggaraan pemilu tidak sebanding dengan obyek pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Pemilu, baik obyek pengawasan pemilu bersifat internal maupun eksternal.

Misalnya saja penyelenggara Pemilu yang merupakan obyek internal yang patut diawasi kerjanya. Sebab masih ditemukan cara-cara kerja yang tidak profesional, tidak netral dan cenderung menurunnya integritas sebagai penyelenggara Pemilu.

Belum lagi dihadapkan dengan pengawasan yang dilakukan secara eksternal bagi mereka berstatus ASN, TNI dan Polri dalam hal menjaga netralitasnya dan melakukan mobilisasi serta intimidasi termasuk black campaign, isu SARA juga minimnya peserta Pemilu yang taat asas dalam proses kontestasi.

Semua faktor pendorong itulah yang akan mencederai Pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, kerja-kerja pengawasan tidak hanya menjadi domain kerja oleh Badan Pengawas Pemilu, saja melainkan harus melibatkan masyarakat secara partisipatif untuk ikut melakukan pengawasan Pemilu.

Hanya saja, sebagai penyelenggara pengawas Pemilu, Bawaslu harus menjadi yang pertama dalam mewujudkan pengawasan partisipatif dalam mendorong masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan untuk mewujudkan Pemilu yang jauh dari praktek menghalalkan segala cara dalam memenuhi hasratnya.

Keterlibatan masyarakat dalam proses Pemilu secara partisipatif bertujuan agar masyarakat juga mau dan ikut berkolaboratif untuk mengawasi proses Pemilu tersebut. Tujuannya untuk memastikan kepada meraka yang berprofesi ASN, TNI dan Polri juga termasuk perangkat desa dan pegawai BUMN serta BUMD agar tidak melibatkan diri menjadi politik praktis, namun menjaga netralitasnya.

Larangan sejumlah pihak tersebut, semuanya diatur dalam regulasi kita, misalnya saja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 5 huruf n PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD dalam Kampanye.

Selanjutanya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 28 Ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Untuk TNI, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 39 Prajurit dilarang terlibat dalam; (1) Kegiatan menjadi anggota partai politik (2) Kegiatan politik praktis.

Bagi Kepala Desa (Kades), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 29 huruf g Kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Diundang-undang yang sama juga mengatur larangan bagi perangkat desa. Pasal 48 yang dimaksud dengan perangkat desa meliputi Sekretaris Desa, Pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Pasal 51 huruf g Perangkat Desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Dan pada Pasal 64 huruf h Anggota Badan permusyawaratan Desa dilarang menjadi pengurus Partai politik. Termasuk larangan bagi meraka di BUMN dan BUMD yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Netralitas mereka tentu sangat berarti dalam upaya mewujudkan good govarment. Sebab, bila di Pemilu nanti, ada penyelenggara pemerintahan yang tidak netral, dengan berpihak pada kelompok politik tertentu maka yang terjadi adalah polarisasi politik yang berdampak pada polarisasi tatanan kehidupan sosial kita, menggangu stabilitas nasional juga tentu akan menghambat pembangunan nanti.

Dalam hal pengawasan partisipatif, masyarakat diharapkan menjadi indera pendegar dan penglihatan bagi pengawas Pemilu. Dari pengawasan partisipatif tersebut diharapkan masyarakat memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada pengawas Pemilu. Hasil dari laporan masyarakat tersebut akan ditindak lanjuti oleh pengawas Pemilu sesuai dengan ketentuan dan kewenangan pengawas Pemilu.

Bukan hanya itu, untuk mewujudkan sepenuhnya pengawasan yang partisipatif masyarakat diharapkan bersedia menjadi saksi dalam proses penanganan dugaan pelanggaran yang diproses oleh pengawas Pemilu, karena itu dibutuhkan kesadaran hukum yang baik setiap masyarakat sehingga hasil pengawasan partisipatif dimaksud benar-benar memberikan dampak positif bagi kualitas penyelenggaraan Pemilu.

Karena dipercaya, semakin banyak yang mengawasi Pemilu secara partisilatif, maka akan semakin baik kualitas pesta demokrasi kita sebab semua pihak yang terlibat dalam kepemiluan akan selalu menjaga diri dan dan taat asas sesuai dengan ketentuan perundang-undagan yang berlaku di NKRI.

Dengan begitu, menciptakan dan mewujudkan pemilu demokratis bukan hal yang mustahil untuk direalisasikan yang pada akhirnya bermuara pada adanya rasa keadilan dan kemakmuran serta kesejahteraan bagi bangsa ini sesuai dengan tujuan dan cita-cita seperti yang tertuang dalam UUD 45.

Penulis adalah Mantan Pegiat Pemberdayaan, Mantan Penyelenggara Pemilu, juga Wartawan aktif di salah satu media on line serta Wiraniaga di perusahaan Toyota.

Pemerintah

Penggunaan Material Tambang Galian C Ilegal Disorot, DPRD Baubau Bakal Konsultasi ke Kementerian

Published

2 days ago

November 3, 2026

redaksi

Ketua DPRD Kota Baubau, Ardi Jufri (kanan) saat di wawancarai di Kantornya, Selasa, 3 November 2026.

BAUBAU–TERASNUSANTARA_Kejelasan legalitas sumber material timbunan proyek perpanjangan landasan pacu Bandara Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, kian menjadi sorotan.

Di tengah belum terungkapnya secara pasti volume material yang digunakan, DPRD Kota Baubau berencana berkonsultasi dengan kementerian terkait untuk memastikan ketentuan pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dari lokasi quarry atau tambang galian C yang diduga belum mengantongi izin.

Langkah tersebut tidak hanya menyangkut kepastian pemungutan pajak daerah, tetapi juga berkaitan dengan kesesuaian lokasi quarry dengan peruntukan tata ruang serta kejelasan status sumber material yang digunakan dalam proyek pemerintah.

Ketua DPRD Kota Baubau, Ardin Jufri, mengatakan pihaknya akan mendalami persoalan tersebut sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Konsultasi dengan kementerian diperlukan untuk memperoleh kejelasan mengenai ketentuan pemungutan pajak MBLB terhadap lokasi quarry yang belum dipastikan kelengkapan perizinannya.

“Soal ini kita coba dalami dulu, dalam waktu dekat kita akan konsultasikan di Kementerian mengenai pungutan pajak kepada lokasi quarry yang belum berizin ini,” ujarnya.

Selain aspek perpajakan, DPRD juga akan menelusuri kesesuaian lokasi-lokasi quarry dengan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Baubau.

Hal ini penting untuk memastikan apakah kawasan yang menjadi lokasi kegiatan penambangan tersebut memang diperuntukkan bagi usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB).

“Saat ini belum ada Perda soal RT/RW yang ada baru rancangannya, tapi kalau merujuk pada rancangan RT/RW, lokasi di Waborobo bukan masuk dalam zona pertambangan,” ujarnya.

Sebelumnya, dua supplier material untuk proyek perpanjangan landasan pacu Bandara Betoambari dilaporkan telah menyetorkan pajak MBLB dengan total Rp 60 juta kepada pemerintah daerah. Masing-masing supplier disebut memasok material dengan volume sekitar 30.000 meter kubik.

Namun, besaran setoran pajak tersebut belum menjawab seluruh pertanyaan mengenai asal-usul material dan total volume timbunan yang telah digunakan dalam proyek penimbunan bandara.

Hingga kini, belum diperoleh informasi pasti mengenai jumlah keseluruhan material timbunan yang telah direalisasikan oleh otoritas Bandara Betoambari sepanjang 2026.

PPK Proyek Penimbunan Bandara Betoambari, Ahyar yang dikonfirmasi juga belum memberi penjelasan pasti mengenai jumlah volume kubikasi penimbunan disepanjang tahun 2026.

Politikus PDI Perjuangan Kota Baubau, Rais Jaya Rahman, mendorong DPRD Kota Baubau menggunakan fungsi pengawasannya untuk memastikan material yang digunakan dalam proyek pemerintah memiliki asal-usul yang jelas dan sesuai ketentuan.

“DPRD perlu menggunakan fungsi pengawasannya untuk memastikan seluruh material yang digunakan dalam proyek memiliki asal-usul yang jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya dalam pemberitaan sebelumnya.

Rais turut mendorong DPRD menggelar rapat dengar pendapat (RDP), melakukan inspeksi mendadak ke lokasi proyek dan sumber material, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Menurutnya, penelusuran perlu mencakup asal material, dokumen pengangkutan atau manifest, hingga lokasi pengambilan material yang diduga bermasalah.

“Persoalan ini tidak hanya menyangkut penerimaan pajak daerah, tetapi juga kepastian hukum atas sumber material yang digunakan dalam proyek pembangunan di Kota Baubau,” tegasnya. (adm)

Pemerintah

Kubikasi Timbunan di Proyek Bandara Betoambari Belum Jelas, Bapenda dan PPK Beda Keterangan

Published

1 week ago

October 29, 2026

redaksi

BAUBAU-TERASNUSANTARA– Proyek perpanjangan landasan pacu Bandara Betoambari, Kota Baubau, kembali disorot. Kali ini yang disoal mengarah pada belum terungkapnya volume kubikasi material timbunan yang digunakan dalam proyek itu. Di tengah perbedaan keterangan antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Baubau dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Di satu sisi, Bapenda telah memungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dari dua pemasok material dengan total setoran sekitar Rp 60 juta.

Namun, perhitungan pajak tersebut menggunakan volume berdasarkan keterangan pemasok, bukan mengacu pada dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek.

Kepala Bapenda Kota Baubau, Muh Massad, melalui Kepala Bidang Pendapatan Wilayah I, Fauziah, menjelaskan bahwa sesuai ketentuan, pajak MBLB dipungut di lokasi pengambilan material atau mulut tambang.

Fauziah mengungkapkan, pada awalnya Bapenda belum mengetahui secara pasti lokasi pengambilan material yang digunakan untuk proyek perluasan landasan pacu Bandara Betoambari.

Karena itu, pihaknya berkoordinasi dengan pelaksana proyek untuk mengidentifikasi pemasok material sekaligus menyosialisasikan kewajiban pembayaran pajak.

“Badan Pendapatan Daerah awalnya tidak mengetahui di mana lokasi pengambilan material yang digunakan di lokasi proyek Bandara Betoambari. Makanya, kita koordinasi dengan pelaksana proyek untuk mengetahui titik supplier sekaligus melakukan sosialisasi kewajiban pajak terhadap penggunaan bahan material MBLB,” jelasnya.

Dari hasil koordinasi tersebut, Bapenda memperoleh informasi mengenai sejumlah lokasi yang diduga menjadi sumber material timbunan. Petugas kemudian turun langsung ke lapangan dan menemukan aktivitas penggalian di dua lokasi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, masing-masing pemasok disebut telah menyuplai material timbunan sekitar 30 ribu meter kubik.

Untuk memastikan volume material yang digunakan, Fauziah mengatakan pihaknya telah menyurati PPK Bandara Betoambari guna meminta dokumen RAB proyek.

Namun, menurut dia, permintaan tersebut belum mendapatkan balasan. Akibatnya, penghitungan kewajiban pajak sementara dilakukan berdasarkan informasi volume dari masing-masing pemasok.

“Saat ini sudah ada dua supplier yang telah menyetorkan kewajiban pajaknya di Bapenda Kota Baubau, totalnya sekitar Rp 60 jutaan. Selain itu, juga ada opsen pajak ke provinsi sebesar 25 persen yang langsung masuk ke rekening Bapenda Provinsi Sultra,” ujarnya.

Fauziah mengakui, sebelumnya Bapenda menghadapi kendala dalam pendataan objek Pajak MBLB. Namun, aktivitas penimbunan untuk proyek perluasan landasan pacu Bandara Betoambari mendorong pihaknya memperkuat pendataan dan menelusuri sumber material yang digunakan.

Sementara itu, PPK proyek penimbunan Bandara Betoambari, Ahyar, membantah telah menerima surat resmi dari Bapenda terkait permintaan dokumen RAB.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Ahyar mengatakan pihaknya tidak pernah menerima surat tersebut. Ia menyebut komunikasi yang terjadi selama ini hanya sebatas koordinasi dengan Bapenda.

“Kami tidak pernah terima suratnya. Mereka (Bapenda) hanya berkoordinasi, dan kita fasilitasi dengan pihak kontraktor,” jelas Ahyar.

Ia menambahkan, apabila surat permintaan dokumen secara resmi diterima, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu isi dan poin-poin yang diminta.

Saat ditanya mengenai total volume kubikasi material timbunan yang telah digunakan pada tahap pertama maupun tahap kedua pembangunan landasan pacu Bandara Betoambari sepanjang 2026, Ahyar belum memberikan penjelasan secara terperinci.

Perbedaan keterangan mengenai surat permintaan dokumen tersebut menambah pertanyaan terkait transparansi data volume material yang digunakan dalam proyek.

Kepastian volume kubikasi berdasarkan dokumen perencanaan dan realisasi pekerjaan menjadi penting untuk memastikan kesesuaian penggunaan material sekaligus mendukung penghitungan kewajiban pajak daerah secara akurat.

Hingga berita ini diterbitkan, rincian total volume timbunan berdasarkan dokumen proyek belum diperoleh. (adm)

Pemerintah

PWI Baubau Gandeng TNI-Polri dan Organisasi Kemanusiaan Bagikan 2000 Masker

Published

3 weeks ago

October 16, 2026

redaksi

BAUBAU-TERASNUSANTARA_Kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di tengah kabut asap yang beberapa hari terakhir menyelimuti Kota Baubau diwujudkan melalui aksi pembagian 2.000 masker di kawasan Pasar Laelangi, Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Jumat (16/10/2026).

Bakti sosial ini melibatkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Baubau, Kodim 1413/Buton, Polres Baubau, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Baubau, dan Palang Merah Indonesia (PMI) Baubau dan Dinas Kesehatan Kota Baubau.

Dimulai sekitar pukul 10.00 WITA, pembagian masker menyasar masyarakat yang beraktivitas di pasar, pengendara, pedagang, hingga warga yang melintas di kawasan tersebut.

Kegiatan ini menjadi langkah preventif untuk membantu mengurangi paparan asap sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko gangguan saluran pernapasan.

Komandan Kodim 1413/Buton, Letkol Inf. Yoni, S.Hub.Int., mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama antara TNI, Polri, insan pers, organisasi profesi, organisasi kemanusiaan, dan tenaga medis terhadap kondisi lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat.

Menurutnya, kegiatan itu dapat terlaksana berkat dukungan dan kolaborasi seluruh pihak yang terlibat.

“Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan karena saat ini kabut asap cukup meresahkan warga. Alhamdulillah, berkat dukungan semua pihak, kegiatan hari ini bisa berjalan lancar, aman, dan tertib,” ujarnya.

Kapolres Baubau, AKBP Noer Alam, S.I.K., juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan perlindungan diri selama kondisi udara belum sepenuhnya membaik.

Ia menyebut kabut asap yang cukup tebal dalam beberapa hari terakhir perlu diantisipasi bersama, terlebih ketika masyarakat harus beraktivitas di luar ruangan.

“Beberapa hari terakhir kabut asap cukup tebal dan ada beberapa masyarakat yang mengalami gangguan saluran pernapasan. Karena itu, ke depannya kita perlu lebih mengantisipasi dengan tetap menggunakan masker,” kata Noer Alam.

Dari sisi kesehatan, Ketua IDI Baubau, dr. Hasrida Hamid, mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak mendesak selama kualitas udara masih terganggu.

Jika harus beraktivitas di luar ruangan, masyarakat dianjurkan menggunakan masker untuk membantu mengurangi paparan asap.

Ia juga meminta warga tidak mengabaikan gejala gangguan pernapasan yang muncul.

“Kalau ada gejala-gejala yang memang memberat, misalnya sesak atau batuk yang tidak berhenti, diimbau untuk segera mencari layanan kesehatan, baik di puskesmas, dokter praktik, ataupun rumah sakit,” jelasnya.

Ketua PWI Baubau, La Ode Aswarlin, mengatakan aksi tersebut merupakan wujud kolaborasi berbagai unsur dalam merespons kondisi kabut asap yang sempat mengganggu kualitas udara di Kota Baubau.

Ia menyebut kondisi cuaca pada Jumat mulai membaik dibandingkan hari sebelumnya. Meski demikian, masyarakat tetap diminta waspada dan tidak mengabaikan upaya pencegahan.

“Alhamdulillah, hari ini kondisi cuaca sudah lebih baik dari kemarin. Kita berharap kondisi ini akan kembali normal. Tetapi harapan kita, masyarakat tetap mencegah dan melindungi diri dengan menggunakan masker,” ujarnya.

Aswarlin menjelaskan, sedikitnya 2000 masker yang dibagikan merupakan bantuan dari seluruh organisasi yang terlibat dalam bakti sosial tersebut.

Selain aksi pembagian masker, kolaborasi lintas instansi tersebut akan berlanjut melalui kegiatan edukasi bagi pelajar tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) pada Sabtu (17/10/2026).

Kegiatan lanjutan itu direncanakan mencakup edukasi kesehatan dan keselamatan berlalu lintas dengan melibatkan IDI, PMI Baubau, personel Satuan Lalu Lintas, tenaga teknis bidang kesehatan, serta Babinsa setempat.

“Jadi ini aksi kolaborasi bersama,” tegas Aswarlin.

Melalui kegiatan tersebut, PWI Baubau bersama TNI-Polri, IDI, PMI, dan unsur terkait berharap masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan serta melakukan langkah perlindungan diri di tengah kondisi udara yang berpotensi kembali memburuk.

Kolaborasi ini sekaligus menjadi bentuk kepedulian bersama agar dampak kabut asap terhadap aktivitas dan kesehatan warga dapat diminimalkan. (Adm)