BOMBANA-TERASNUSANTARA_Kodim 1431 Bombana berhasil memadamkan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Gunung Katopi Desa Lamonggi Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana yang terjadi pada pukul Kamis malam 18.30 WITa 3 September 2026.

Dandim 1431 Bombana melalui salah satu anggotanya di Komaril Kabaena Serda Jojon Jasminto menjelaskan, Karhutla diduga akibat gesekan alang-alang di tengah cuaca panas hingga memunculkan api.

Meski begitu, setelah berjuang bersama dengan puluhan warga sekitar, sekira pukul 18.51 WITa saat pertama kali mendengar kabar naas tersebut hingga pukul 22.51 WITa Kahurtla berhasil dipadamkan hingga pelaksanaan pemadamannya dinyatakan selesai.

Akibat kejadian tersebut, lanjut realeasnya, tak satupun ada korban jiwa yang meninggal atau mengalami luka berat dan ringan bahkan setelah dilakukan tinjauan kerugian material juga dinyatakan nihil.

Editor : Zarmin

TERASNUSANTARA-PASARWAJO_Kejaksaan Negeri (Kejari) Buton terus mendedikasikan diri untuk terus memberikan pelayanan terbaik dalam penegakan hukum. Bukan hanya itu, di HUT Kejaksaan RI ke-81 Kejari Buton memperkuat pengabdian kepada masyarakat melalui dengan melibatkan diri dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Program bedah rumah merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 2026. Dimana untuk di Kabupaten Buton dilaksanakan melalui kolaborasi DPR RI, Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri Buton, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buton, Sterry Fendy Andih, pada Rabu 2 September, menjelaskan, program bedah rumah merupakan hasil kerja sama lintas lembaga dengan <span;>melibatkan Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tenggara (Sultra), kementerian terkait, pemerintah kabupaten, serta dukungan dana aspirasi Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae.

Ia juga menegaskan, Kejaksaan tidak dapat menjalankan tugasnya sendiri. Karena itu, sinergi dengan pemerintah daerah, Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspidah) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mitra kerja menjadi bagian penting dalam menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

Kata dia, di Wilayah hukumnya, Program bedah rumah dilaksanakan di tiga Kabupaten baik Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan maupun Kabupaten Buton Tengah. Dimana Kabupaten Buton, tahap awal program menyasar 565 rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah dan terdapat 200 rumah telah selesai pengerjaan.

Keterlibatan Kejari Buton dalam program tersebut menjadi bagian dari rangkaian pengabdian yang dilaksanakan dalam momentum HUT Kejaksaan RI ke-81.
Selain program bedah rumah, rangkaian kegiatan yang disampaikan Kajari Buton juga mencakup pembagian sertifikat tanah gratis, dokumen kependudukan, sunatan massal, donor darah, dan pemeriksaan kesehatan gratis di tiga kabupaten.

Sterry berharap sinergi dan komunikasi antara Kejaksaan, pemerintah daerah, DPR RI, kementerian, dan seluruh mitra kerja dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan. Menurutnya, kerja sama tersebut diperlukan untuk memberikan pelayanan terbaik, menghadirkan rasa keadilan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pihaknya mengajak seluruh keluarga besar Kejaksaan Negeri Buton menjadikan usia ke-81 sebagai motivasi untuk terus bekerja dengan integritas, profesionalitas, ketulusan, dan semangat pengabdian.

Ia juga mengingatkan jajaran Kejaksaan untuk menjaga nama baik dan kehormatan institusi dengan berpegang teguh pada Tri Krama Adhyaksa, yaitu Satya, Adhi, dan Wicaksana. Melalui Program BSPS, Kejari Buton bersama pemerintah daerah, DPR RI, dan Kementerian PKP mengambil bagian dalam upaya menghadirkan hunian yang lebih layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, Program BSPS yang disalurkan kepada masyarakat harus tepat sasaran dan tidak disertai pungutan.

“Saya memastikan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang disalurkan kepada masyarakat benar-benar tepat sasaran dan bebas dari pungutan liar ataupun biaya dalam bentuk apa pun dari pihak mana pun,” ucapnya dilansir di domianpublik.id.

Menurut mantan Bupati Muna itu, BSPS merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia menyebut rumah layak huni tidak hanya memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghuni, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup keluarga.

“Melalui program ini, pemerintah berharap masyarakat yang selama ini tinggal di rumah tidak layak huni dapat memiliki tempat tinggal yang lebih sehat, aman, dan nyaman, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan,” ujarnya.

Editor : Zarmin

BUTON SELATAN-TERASNUSANTRA_Memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Desa Mawambunga, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan (Busel), menggelar pelestarian laut dan pesisir Pantai dengan sejumlah aksi nyata, yakni meliputi transplantasi terumbu karang, aksi bersih Pantai.

Kepala Desa, Mawambunga, Harmin, SH, MH. mengatakan, kegiatan tersebut merupakan inisiatif Pemerintah Desa(Pemdes) dengan melibatkan sejumlah pihak seperti Dinas Perikanan Busel, Dinas Lingkungan Hidup, Lembaga Swadaya Msyarakat (LSM) “Rare Indonesia”, Kelompok Simpan Pinjam (KSP) PAAP, Kelompok (Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) Labungkale Kadatua serta Masyarakat Desa Mawambunga

Tujuannya, lanjut orang nomor satu di Desa itu, untuk mengajak masyarakat memperkuat kepedulian terhadap keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. “Jadi selain meliputi transplantasi terumbu karang, aksi bersih Pantai tersebut, kita adakan juga lomba dayung,” ujarnya, belum lama ini.

Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya bersama menjaga ekosistem pesisir sekaligus mempererat semangat gotong royong masyarakat dalam menyambut peringatan kemerdekaan, karena itu, pihaknya berharap adanya kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.

“Lebih dari itu, aksi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya terumbu karang sebagai habitat berbagai jenis ikan sekaligus penopang sumber daya perikanan,” harapnya.

Kesadaran masyarakat terhadap kelestarian ekosistem laut dinilai penting dalam jangka panjang untuk menekan praktik destructive fishing atau penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak lingkungan perairan desa.

Untuk itu,di momen kemerdekaan ini diharapkan semakin menumbuhkan kepedulian Bersama dalam merawat pesisir untuk menjaga sumber penghidupan masyarakat di masa depan.(adm)