Hal ini menjadi kesimpulan Rapat Sosialisasi Pj. Bupati Buton dan Forkopimda bersama masyarakat. Turut hadir, Ketua DPRD, Dandim 1413 Buton, Wakapolres Buton, yang mewakili Kajari, yang mewakili Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Pengelola Hutan Unit II Lasalimu, Kabag Tapem dan Kabag Hukum Setda, Camat Pasarwajo, Kabid Aset BKAD dan para tokoh masyarakat di Desa Warinta dan Wanguangu, yang digelar di Aula Kantor Desa Warinta yang digelar Selasa pagi 16 Juli 2024.
“Rapat persoalan APL Teletubbies ini sudah beberapa kali digelar dari Tahun 2023 belum ada hasil. Sehingga saya sampaikan Kabag Tapem dan Kepala Desa mari kita kumpul masyarakat untuk selesaikan masalah ini. Yang sudah ada sertifikatnya tidak usah diganggu, yang sudah dipakai berkebun oleh masyarakat tinggal disertifikatkan saja, pemerintah ini tinggal menyaksikan, iya kan, tidak ada kepentingan, tetapi yang belum ada peruntukan kita sisihkan untuk fasilitas umum. Tadi pak Dandim sudah katakan ada pembangunan Korem, Batalyon di sini kan. Siapa tahu nanti terjadi pemekaran, sisihkan ruang Pemerintah. Karena tidak menutup kemungkinan di Kabupaten Buton akan terbentuk Provinsi Kepulauan Buton. Lokasi Kodam, Polda, Kejaksaan dan lain-lain mulai hari ini sudah harus kita siapkan. Supaya setelah mekar, pemerintah tidak sulit lagi mencari lokasi. Jadi nanti kita segera bentuk tim untuk verifikasi di lapangan’, “tandas putra daerah Buton tersebut.
Menurut Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sultra, satu hal yang tak kalah penting merupakan tanggung jawab Kepala Desa untuk memastikan yang benar-benar lahan kebun warga yang belum bersertifikat untuk dapat disertifikatkan dan saya harap tidak ada lagi penambahan.
“Saya datang disini untuk membantu masyarakat. Tanah diberikan untuk masyarakat dan digunakan untuk Masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Buton, Wa Ode Nurnia Kahar, SH mengatakan pembagian APL ini diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dengan baik jangan ada pertengkeran di dalamnya.
“Berkaitan dengan APL atau Areal penggunaan lainnya ini saya kira sudah jelas. Apa yang disampaikan kehutanan maupun pertanahan areal atau luasannya pun sudah jelas. Rapat ini sudah yang kesekian kalinya, sudah dikomunikasikan yang sebaik-baiknya. Dengan adanya pembagian APL ini, kami berharap kita kerja sama yang baik, jangan ada pertengkaran di dalamnya. Kita semua bersaudara’, ujar wakil rakyat Buton.
Senada dengan Ketua DPRD, Dandim 1413 Buton Letkol Infantri Ketut Janji, SH, mengungkapkan pada intinya sangat mendukung dan merespon dengan baik apa yang menjadi masukan PJ. Bupati terkait penyelesaian persoalan APL ini.
Lebih lanjut Dandim mengatakan tidak lama lagi akan dibangun Batalyon di wilayah Kabupaten Buton, tepatnya di daerah Gunung Jaya, Kecamatan Siotapina. Untuk itu, ia sangat mengapresiasi Pemda Buton dan Pertanahan yang telah memfasilitasi ketersediaan lahan sehingga dapat dibangun satu Batalyon di wilayah Gunung Jaya, Buton.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton yang diwakili Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Ivan Syahruddin menjelaskan kawasan APL Teletubbis seluas 1.504 Ha ada sebagian yang sudah bersertifikat dan ada yang belum, ada pula yang menjadi penguasaan masyarakat dipakai berkebun, namun belum memiliki sertifikat.
” Seperti yang sudah disampaikan Kabag Tapem, total keseluruhan APL teletubbies seluas 1.504 Hektar. Dari areal ini ada yang sudah bersertifikat, ada yang belum. Ada kurang lebih 124 bidang yang merupakan penguasaan masyarakat, belum pemilikan atau belum bersertifikat. Inilah yang akan diatur nanti oleh tim verifikasi, akan ditetapkan lokasi mana saja yang peruntukannya untuk pertanian, perkebunan ataupun fasilitas umum. Dari total 1.504 Hektar, ada 3 poligon yang sudah diidentifikasi’, jelasnya.
