Connect with us
blob:https://web.whatsapp.com/ff4b1634-355b-4b4d-a382-481338e87ffb

Pemerintah

Ikuti Arahan Pemerintah, Pemkab Buton Laksanakan Shalat Id, Sabtu 22 April.

Published

on

Pasarwajo -Terasnusantara.Id.- Pemerintah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara akan menggelar Shalat Idul Fitri 1444 H / 2023 M pada Sabtu, 22 April 2022. Pelaksanaan Shalat id itu merunut dan berdasarkan keputusan pemerintah yang disampaikan Menteri Agama usai Sidang Isbat Kamis, 20 April 2023.

Keputusan Pemkab Buton  itu tertuang dalam Surat Nomor 400.14.1.1/105, tanggal 13 April 2023 berupa himbauan untuk meminta para Asisten Sekda Kabupaten Buton, Para Staf Ahli, Kepala OPD, Kabag Lingkup Sekda Buton untuk mendampingi Pj. Bupati Buton bersama-sama menunaikan Shalat Idul Fitri di Lapangan Sepak Bola Banabungi.

“Dalam rangka menyambut Hari raya Idul Fitri Tahun 144 H/ 2023 M, dengan ini disampaikan kepada bapak/Ibu/Sdr(i) untuk mendampingi Bapak Pj. Bupati Buton pada pelaksanaan Shalat Idul Fitri yang Insya Allah akan dilaksanakan pada Hari : Menunggu Keputusan dan Penetapan Pemerintah Pusat,” demikian Surat yang ditandatangani Sekda Buton yang ditembuskan pada Pj. Bupati Buton.

Surat tersebut juga merupakan Ralat dari Surat sebelummnya yang mengundang para pejabat teras Kabupaten Buton ujntuk melaksanakan Shalat Id pada Hari Jumat, 21 April 2022.

Dikatakan Surat tersebut ditujukan para Asisten, Sahli, Kepala OPD dan Kabag Lingkup Sekda Buton sebab kebanyakan berdomisili dan tinggal di  Kota Baubau sehingga Sekda berinisiatif membuat Surat himbauan agar para pejabat Pemkab Buton melaksanakan Shalat Idul Fitri di Pasarwajo. Awalnya Surat tersebut menyebutkan tanggal 21 April, namun langsung dilakukan perbaikan pada hari itu juga. Surat tersebut juga bersifat internal dan hanya berlaku di kalangan Lingkup Pemkab Buton. (red)

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pemerintah

Laporkan Proyek Bandara Betoambari ke Polisi, Rais Bongkar Dugaan Material Ilegal Hingga Pungli MBLB

Published

on

By

BAUBAU-TERASNUSANTARA_Polemik proyek penimbunan landasan pacu Bandara Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, kini berlanjut ke ranah hukum. Politisi PDI Perjuangan Kota Baubau, Rais Jaya Rachman, resmi memasukan laporan pengaduan ke Polres Baubau terkait dugaan penggunaan material tambang tanpa izin dan indikasi dugaan pungutan liar (Pungli) pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Rais mengatakan, laporan tersebut disampaikan sekitar pukul 15.00 WITA pada selasa 10 November 2026 lalu. Ada dua persoalan utama yang diminta untuk ditindaklanjuti aparat kepolisian, yakni dugaan penggunaan material timbunan dari lokasi quarry yang tidak memiliki izin serta dugaan pungutan MBLB di lokasi pengambilan material yang sama.

“Kami datang ke Polres Baubau untuk memasukkan laporan pengaduan terkait kegiatan proyek landasan pacu Bandara Betoambari. Ada dua hal yang kami laporkan, pertama dugaan penggunaan quarry yang tidak berdasarkan spesifikasi dan lokasi pengambilannya juga diduga tidak memiliki izin. Kedua, dugaan indikasi pungutan liar yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau,” ungkap Rais belum laman ini.

Ia meminta Kapolres Baubau segera menindaklanjuti pengaduan tersebut melalui penyelidikan terhadap seluruh dugaan yang dilaporkan. Rais juga meminta kepolisian memberikan perkembangan penanganan laporan kepada pelapor melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan atau SP2HP sesuai mekanisme yang berlaku.

Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut kualitas pekerjaan infrastruktur penerbangan. Penggunaan material yang tidak memenuhi spesifikasi teknis berpotensi memengaruhi mutu konstruksi landasan pacu.

“Kami berharap kegiatan tersebut segera diselidiki. Karena ini masih dalam status pengaduan, kami juga meminta agar pekerjaan itu dihentikan sementara selama proses pemeriksaan,” tegasnya.

Untuk memperkuat pengaduannya, Rais mengaku telah menyerahkan sejumlah bukti kepada petugas kepolisian, berupa dokumentasi video dan foto yang menunjukkan dugaan lokasi pengambilan material di wilayah Waborobo hingga proses pengangkutan dan pembuangan material ke kawasan Bandara Betoambari.

Ia menduga material yang digunakan kontraktor tidak berasal dari lokasi pertambangan yang memiliki izin resmi. Rais menjelaskan, kegiatan pertambangan batuan dalam skala tertentu membutuhkan perizinan, termasuk Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). Proses penerbitannya juga harus memperhatikan kesesuaian tata ruang serta persyaratan teknis dari instansi terkait. Karena itu, ia mempertanyakan legalitas lokasi pengambilan material yang digunakan dalam proyek tersebut.

“Kalau berdasarkan fakta-fakta yang kami dapatkan, penggunaan material itu tidak berasal dari wilayah yang memiliki izin. Selama pengambilan dilakukan di wilayah jazirah Buton ini, saya meyakini belum ada perusahaan yang memiliki SIPB tersebut,” ujarnya.

Meski demikian, Rais menyerahkan pembuktian legalitas material dan dugaan pelanggaran tersebut kepada aparat penegak hukum. Selain persoalan perizinan tambang, Rais turut menyoroti minimnya transparansi pelaksanaan proyek. Ia mengaku tidak menemukan papan informasi proyek ketika mendatangi kawasan Bandara Betoambari.

Padahal, menurutnya, papan proyek merupakan bagian penting dari keterbukaan informasi kepada masyarakat, terutama untuk mengetahui jenis pekerjaan, nilai anggaran, pelaksana kegiatan, serta masa kontrak.

“Tadi kami sempat ke bandara melihat langsung, tetapi tidak melihat adanya papan proyek. Seharusnya informasi mengenai jenis pekerjaan, anggaran dan masa kontrak itu terpampang. Ini menyangkut transparansi penggunaan anggaran publik,” katanya.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi alasan tambahan bagi aparat penegak hukum untuk memeriksa pelaksanaan proyek, termasuk pihak kontraktor dan pejabat yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.

Rais juga mempertanyakan mekanisme pemungutan pajak MBLB yang dilakukan di lokasi pengambilan material. Ia menduga terdapat ketidaksesuaian dalam pemungutan pajak tersebut karena dilakukan di lokasi yang sama dengan pengambilan quarry yang dipersoalkan.

Menurutnya, persoalan ini perlu ditelusuri untuk memastikan apakah pemungutan pajak tersebut telah sesuai ketentuan atau justru mengandung unsur pungutan liar.

Di sisi lain, ia menyinggung informasi yang beredar mengenai harga satuan material timbunan dalam proyek tersebut yang disebut mencapai sekitar Rp900 ribu per kubik.

Rais meminta pihak kontraktor maupun pengelola proyek, termasuk Kepala Bandara dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memberikan penjelasan terbuka mengenai harga satuan dan sumber material yang digunakan.

“Kalau benar informasi bahwa harga dalam RAB mencapai sekitar Rp900 ribu per kubik, konsekuensinya harus dilihat ketika material yang diambil tidak sesuai dengan komitmen dalam kontrak. Kalau ada selisih harga akibat penyimpangan lokasi pembelian, itu harus dihitung dan dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Ia bahkan membuka ruang bagi pihak terkait untuk memberikan klarifikasi maupun berdiskusi mengenai persoalan tersebut.

Namun, apabila ditemukan penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah, ia meminta proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

Persoalan lain yang turut disoroti Rais adalah lalu lintas kendaraan pengangkut material yang menggunakan fasilitas jalan umum untuk menuju lokasi proyek.

Ia menilai kontraktor harus memastikan seluruh aktivitas pengangkutan material memenuhi ketentuan pemerintah daerah, termasuk aspek keselamatan berlalu lintas dan pemeliharaan kebersihan jalan.

Menurutnya, tanggung jawab tersebut berada pada pihak kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan, bukan semata-mata dibebankan kepada sopir atau pemilik kendaraan angkutan.

“Jalan yang digunakan untuk mengangkut material dari lokasi pengambilan sampai ke Bandara Betoambari itu jalan umum, bukan jalan milik proyek. Karena itu, kontraktor harus bertanggung jawab terhadap keselamatan lalu lintas, termasuk memastikan muatan kendaraan aman dan tidak mengotori jalan,” jelasnya.

Rais turut mengkritik lambannya respons aparat penegak hukum dalam menyikapi polemik proyek tersebut. Menurutnya, aparat seharusnya dapat mengambil langkah ketika menemukan indikasi pelanggaran hukum berdasarkan informasi dan fakta awal yang tersedia.

Ia mengatakan, laporan pengaduan yang dimasukkan ke Polres Baubau merupakan langkah personal agar tidak ada alasan bagi aparat untuk menunda penelusuran dugaan persoalan di lingkungan pemerintah daerah maupun Bandara Betoambari.

“Harusnya dalam fungsi sebagai aparat penegak hukum, ketika secara kasat mata ada indikasi yang merugikan atau ada dugaan pelanggaran hukum, tidak perlu menunggu laporan pengaduan untuk melakukan langkah awal,” katanya.

Rais berharap kepolisian segera menindaklanjuti seluruh materi pengaduan, memeriksa pihak-pihak terkait, serta mengungkap legalitas sumber material dan mekanisme pemungutan pajak MBLB.

Menurutnya, penyelidikan harus dilakukan secara terbuka dan profesional agar polemik proyek perpanjangan landasan pacu Bandara Betoambari tidak terus menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat.(Adm)

Continue Reading

Pemerintah

PUPR Baubau Belum Keluarkan Rekomendasi Surat Izin Penambangan Bantuan, Bandara Klaim Material Proyek Berizin

Published

on

By

BAUBAU–TERASNUSANTARA_Legalitas sumber material timbunan untuk proyek perpanjangan landasan pacu Bandara Betoambari, Kota Baubau, kembali menjadi sorotan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Baubau, hingga saat ini belum pernah mengeluarkan rekomendasi Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) bagi pelaku usaha pertambangan di daerah tersebut.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Baubau, Muhammad Yusran Achmad, S.T., M.Sc saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon selulernya beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, pengurusan SIPB dilakukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara dengan terlebih dahulu melengkapi rekomendasi dari pemerintah kota sebagai wilayah administrasi lokasi pertambangan.

Menurutnya, berdasarkan hasil koordinasi dengan bagian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), wilayah yang secara tata ruang dinyatakan aman dan tidak masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) provinsi masih memungkinkan untuk diupayakan pengurusan SIPB.

Meski demikian, hingga kini belum ada permohonan rekomendasi yang diajukan kepada PUPR Kota Baubau sebagai tahapan awal pengurusan izin tersebut.

“Sampai saat ini belum ada permohonan rekomendasi yang masuk di PUPR sebagai tahapan awal pengurusan SIPB ke tingkat provinsi,” ujarnya.

Yusran Achmad menambahkan, terdapat sejumlah persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi untuk mendapatkan rekomendasi tersebut. Di antaranya mencakup informasi volume material yang akan ditambang serta luasan lokasi pertambangan.

Ia juga menyebutkan, pengajuan SIPB di Sulawesi Tenggara umumnya dilakukan untuk kebutuhan tertentu, terutama menunjang pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dalam skema tersebut, masa berlaku SIPB dapat disesuaikan dengan jangka waktu kontrak atau perjanjian pelaksanaan proyek.

“Namun, sampai sekarang belum ada yang masuk di kami,” tambahnya.

Terkait aktivitas pertambangan batuan di wilayah Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, yang disebut menjadi salah satu sumber material timbunan proyek Bandara Betoambari, Yusran mengaku pihaknya pernah mengingatkan agar pelaku usaha melengkapi persyaratan perizinan.

Selain persoalan perizinan pertambangan, PUPR juga pernah menyampaikan persoalan penggunaan jalan kota oleh kendaraan pengangkut material proyek bandara.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat bersama pihak Bandara Betoambari yang membahas pembebasan lahan. Saat itu, penggunaan jalan kota oleh kendaraan pengangkut material turut menjadi perhatian karena adanya keluhan dari masyarakat.

“Saat rapat bersama membahas masalah pembebasan lahan di Bandara Betoambari, hal itu kita sudah sampaikan. Apalagi banyak masyarakat yang komplain mengenai penggunaan jalan itu,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Betoambari Kota Baubau, Anas Labakara, S.T., membantah proyek penimbunan landasan pacu tersebut menggunakan material ilegal.

Anas mengaku, berdasarkan pengetahuannya, pelaksanaan proyek telah berjalan sesuai prosedur dengan menggunakan material yang memiliki Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) untuk proyek pemerintah.

Namun, ketika dikonfirmasi mengenai lokasi SIPB pengambilan material yang digunakan dalam proyek tersebut, apakah berasal dari luar wilayah Kota Baubau, Anas mengaku belum mengetahui secara pasti.

Ia menyatakan akan meminta informasi lebih lanjut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut.

“Nanti saya tanya PPK terkait lokasinya,” ujarnya melalui pesan singkat.

Anas juga mengklaim seluruh material yang digunakan telah dilengkapi hasil uji laboratorium untuk memastikan kesesuaian dengan standar kelayakan material konstruksi.

Meski begitu, ia mengaku tidak mengingat secara pasti nama lembaga yang menerbitkan hasil pengujian tersebut.

“Nama lembaganya saya tidak ingat, tapi pemenang tendernya yang urus. Sesuai ketentuan,” katanya.

Diketahui, berdasarkan penelusuran media dan keterangan dari pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Baubau, material timbunan untuk proyek perpanjangan landasan pacu Bandara Betoambari diambil dari dua lokasi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau.

Belum adanya rekomendasi SIPB yang tercatat di PUPR Kota Baubau menjadi salah satu hal yang perlu diklarifikasi lebih lanjut, terutama terkait asal material dan dokumen perizinan yang diklaim pihak bandara. (adm)

Continue Reading

Pemerintah

Penggunaan Material Tambang Galian C Ilegal Disorot, DPRD Baubau Bakal Konsultasi ke Kementerian

Published

on

By

Ketua DPRD Kota Baubau, Ardi Jufri (kanan) saat di wawancarai di Kantornya, Selasa, 3 November 2026.

BAUBAU–TERASNUSANTARA_Kejelasan legalitas sumber material timbunan proyek perpanjangan landasan pacu Bandara Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, kian menjadi sorotan.

Di tengah belum terungkapnya secara pasti volume material yang digunakan, DPRD Kota Baubau berencana berkonsultasi dengan kementerian terkait untuk memastikan ketentuan pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dari lokasi quarry atau tambang galian C yang diduga belum mengantongi izin.

Langkah tersebut tidak hanya menyangkut kepastian pemungutan pajak daerah, tetapi juga berkaitan dengan kesesuaian lokasi quarry dengan peruntukan tata ruang serta kejelasan status sumber material yang digunakan dalam proyek pemerintah.

Ketua DPRD Kota Baubau, Ardin Jufri, mengatakan pihaknya akan mendalami persoalan tersebut sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Konsultasi dengan kementerian diperlukan untuk memperoleh kejelasan mengenai ketentuan pemungutan pajak MBLB terhadap lokasi quarry yang belum dipastikan kelengkapan perizinannya.

“Soal ini kita coba dalami dulu, dalam waktu dekat kita akan konsultasikan di Kementerian mengenai pungutan pajak kepada lokasi quarry yang belum berizin ini,” ujarnya.

Selain aspek perpajakan, DPRD juga akan menelusuri kesesuaian lokasi-lokasi quarry dengan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Baubau.

Hal ini penting untuk memastikan apakah kawasan yang menjadi lokasi kegiatan penambangan tersebut memang diperuntukkan bagi usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB).

“Saat ini belum ada Perda soal RT/RW yang ada baru rancangannya, tapi kalau merujuk pada rancangan RT/RW, lokasi di Waborobo bukan masuk dalam zona pertambangan,” ujarnya.

Sebelumnya, dua supplier material untuk proyek perpanjangan landasan pacu Bandara Betoambari dilaporkan telah menyetorkan pajak MBLB dengan total Rp 60 juta kepada pemerintah daerah. Masing-masing supplier disebut memasok material dengan volume sekitar 30.000 meter kubik.

Namun, besaran setoran pajak tersebut belum menjawab seluruh pertanyaan mengenai asal-usul material dan total volume timbunan yang telah digunakan dalam proyek penimbunan bandara.

Hingga kini, belum diperoleh informasi pasti mengenai jumlah keseluruhan material timbunan yang telah direalisasikan oleh otoritas Bandara Betoambari sepanjang 2026.

PPK Proyek Penimbunan Bandara Betoambari, Ahyar yang dikonfirmasi juga belum memberi penjelasan pasti mengenai jumlah volume kubikasi penimbunan disepanjang tahun 2026.

Politikus PDI Perjuangan Kota Baubau, Rais Jaya Rahman, mendorong DPRD Kota Baubau menggunakan fungsi pengawasannya untuk memastikan material yang digunakan dalam proyek pemerintah memiliki asal-usul yang jelas dan sesuai ketentuan.

“DPRD perlu menggunakan fungsi pengawasannya untuk memastikan seluruh material yang digunakan dalam proyek memiliki asal-usul yang jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya dalam pemberitaan sebelumnya.

Rais turut mendorong DPRD menggelar rapat dengar pendapat (RDP), melakukan inspeksi mendadak ke lokasi proyek dan sumber material, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Menurutnya, penelusuran perlu mencakup asal material, dokumen pengangkutan atau manifest, hingga lokasi pengambilan material yang diduga bermasalah.

“Persoalan ini tidak hanya menyangkut penerimaan pajak daerah, tetapi juga kepastian hukum atas sumber material yang digunakan dalam proyek pembangunan di Kota Baubau,” tegasnya. (adm)

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.