JAKARTA-TERASNUSANTARA_Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat yang dipimpin oleh Ketua Umum terpilih, Akhmad Munir, diterima langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, pada Kamis (11/9/2025) siang. Pertemuan yang berlangsung tersebut menjadi momen penting bagi kelanjutan perjalanan organisasi wartawan tertua di Indonesia itu.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum menandatangani disposisi pembukaan blokir sistem administrasi pendaftaran legalitas PWI yang sempat terhambat selama setahun terakhir.

“Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sudah menandatangani disposisi pembukaan blokir sistem administrasi pendaftaran pengurus PWI hasil Kongres Persatuan PWI 2025,” jelas Akhmad Munir usai pertemuan.

Seperti diketahui, Akhmad Munir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PWI periode 2025–2030 dalam Kongres Persatuan yang digelar di Gedung BPPTIK Kementerian Kominfo, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 30 Agustus 2025 lalu. Kemenangan Munir sekaligus mengakhiri masa penuh ketidakpastian di tubuh PWI, yang sebelumnya sempat terbelah dalam dualisme kepemimpinan.

Munir menegaskan, fokus utama kepengurusannya saat ini adalah menyelesaikan persoalan legalitas agar organisasi dapat kembali berjalan normal.

“Agar segera dapat bekerja, maka hal utama yang harus dibereskan adalah terkait legalitas. Nantinya Administrasi Hukum Umum (AHU) menjadi bukti legalitas dan pengakuan negara atas keberadaan PWI sebagai organisasi profesi wartawan,” ujarnya.

Dengan keluarnya disposisi dari Menkumham, Munir optimistis PWI dapat segera menyatukan kembali seluruh elemen organisasi yang sempat terpecah. Ia berharap, momentum ini menjadi pintu masuk bagi kebangkitan PWI dalam menjaga marwah pers nasional.

“Kita bersyukur hari ini dapat diterima langsung oleh Pak Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Semoga hal ini menjadi langkah yang positif untuk PWI ke depannya,” tambah Munir.

Keputusan Menkumham ini disambut baik oleh jajaran pengurus PWI Pusat. Mereka menilai, pengakuan legalitas dari pemerintah menjadi modal penting untuk menggerakkan kembali roda organisasi, membangun sinergi dengan berbagai pihak, serta memperkuat peran PWI dalam mengawal kebebasan pers di Indonesia.(adm)

BAUBAU-TERASNUSANTARA_Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan ke Korban kebakaran di Pos dua Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro yang terjadi pada, Kamis 4 September 2025. Sejumlah bantuan itu yakni berupa sembako dan kelengkapan dapur untuk 3 keluarga yang terdampak tersebut diserahkan langsung Kepala Dinas Sosial, Hanarudin (05/08/2025).

Tindakan ini menunjukkan respons cepat dari Pemkot Baubau dan tanggap dari pihak Dinas Sosial dalam membantu meringankan beban keluarga yang terdampak.

Menurut Hanaruddin, bila dinilai dengan rupiah tentunya bantuan tersebut tidak dapat menggantikan kerugian yang dialami para korban yang tertimpa musibah. Namun ini merupakan bentuk kepedulian Pemkot Baubau terhadap masyarakatnya yang terkena bencana baik kebakaran dan bencana alam lainnya. Dan sampai dengan saat ini kasus kebakaran untuk tahun 2025 sudah terjadi sebanyak tujuh kali.

“Semoga bapak ibu yang tertimpa bencana dapat lebih sabar untuk menerima cobaan ini. Dan saya meminta kepada korban dan masyarakat umumnya untuk lebih berhati-hati utamanya berkaitan dengan listrik,”pungkas dia.(adm)

BURANGA-TERASNUSANTARA_Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Utara (Butur) serius menggarap masalah jaringan telekomunikasi yang belum merata di sejumlah wilayahnya. Hal ini terlihat dari upaya nyata Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Butur, Sartono, yang aktif berkoordinasi dengan pihak Telkom dan Telkomsel Pada Rabu (3/9/2025).

Dimana setelah konsultasi awal dengan Telkom cabang Baubau pihaknya mengantarkan surat dari Bupati Butur, Afirudin Mathara, dan bertemu langsung dengan jajaran pimpinan Telkomsel di kantor Kendari.

Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari arahan Telkom agar Pemda Butur mengirimkan permohonan resmi terkait kebutuhan pembangunan tower telekomunikasi.

​Dalam pertemuan tersebut, Sartono memaparkan secara rinci titik-titik blank spot yang tersebar di Butur, khususnya di area-area vital yang padat aktivitas masyarakat. Salah satu yang menjadi fokus utama adalah Kelurahan Kambowa, di mana terdapat Puskesmas, kantor Camat, sekolah, dan permukiman warga yang sangat membutuhkan akses komunikasi.

​”Telkom dan Telkomsel akan segera melakukan pemetaan wilayah-wilayah blank spot yang ada di Butur,”ujar Sartono.

​Merespons permohonan tersebut, pihak Telkom dan Telkomsel menyambut baik dan berjanji akan melakukan pemetaan untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan pembangunan infrastruktur jaringan.
​
​Selain berkoordinasi dengan pihak Telkom, Sartono juga menindaklanjuti saran dari Telkom Kendari untuk bersurat ke Kementerian Telekomunikasi dan Digital (Komdigi). Langkah ini diambil untuk memastikan kebutuhan jaringan telekomunikasi di Butur dapat segera terakomodasi.

​”Insyaallah sebelum akhir tahun, surat yang sudah ditandatangani Bupati Butur sudah akan dikirim, sehingga pada tahun anggaran 2026 sudah ada yang terealisasi,”jelas Sartono.

​Sementara itu, pihak Telkomsel juga menyampaikan rencana kerja mereka. Tahun ini, mereka berencana membangun jaringan di dua titik, yaitu di wilayah Elaji dan Lelamo. Hal ini menjadi kabar baik dan diharapkan dapat menjadi awal dari pemerataan akses komunikasi di seluruh Butur.(adm)