E Reporting merupakan sarana untuk menyampaikan laporan kegiatan DWP baik DWP OPD maupun DWP Buton. Untuk itu Ketua Umum DWP Buton menyerukaj anggotanya untuk meningkatkan dan memperbaiki e reporting di masing-masing OPD

PASARWAJO–Terasnusantara_ Ketua Darma Wanita (DWP) Persatuan Kabupaten Buton, Ny Kiki Amalia menyerukan anggotanya utamanya DWP Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus memperbaiki e reporting yang merupakan sarana untuk laporan kegiatan di organisasi perempuan tersebut.

Hal itu disampikan Ketua DWP melalui Wakil Ketua I DWP Persatuan Kabupaten Buton, Ny. Erni Harmin pada pertemuan rutin berupa arisan  dan Yasinan di Aula Kantor Bupati Buton, di Takawa Pasarwajo, Rabu 15 Januari 2025. Kegiatan yang dihadiri oleh para anggota DWP dari berbagai instansi ini berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan.

Mewakili Ketua DWP Kabupaten Buton, Ny Kikki Amalia Asnawi, giat perdana DWP tersebut dipimpin Wakil I Dharma nita Persatuan Kabupaten Buton, Ny. Erni Harmin.

“Menyampaikan pesan dari ketua Dharma Wanita Ny. Kiki Amalia Asnawi ucapan terima kasih kepada kita semua yang telah berpartisipasi kepada perayaan hari ulang tahun Dharma wanita kabupaten Buton bulan Desember yang lalu,” kata Ny Erni Harmin.

Dikatakannya DWP Kabupaten Buton dalam e-reporting tingkat Kota/Kabupaten Kabupaten Buton mendapat rangking ke 2. Ia berharap dapat ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih atas komitmen teman teman untuk terus menghadiri pertemuan rutin yang merupakan suatu kewajiban kita untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga PNS.(wdn)

Bank Perekomian Rakyat Bahteramas diharapka dapat menumbuhkan perekonomian di daerah.

KENDARI–Terasnusantara_Pj. Bupati, Buton La Haruna berharap PT. BPR Bahteramas Buton bisa bertumbuh lebih pesat di masa yang akan datang dan dapat menggerakkan perekonomian daerah penghasil aspal.

“Tentu kami dari Pemerintah Daerah sebagai salah satu pemegang saham Bank Bahteramas berharap ke depan PT. BPR Bahteramas mampu menunjukkan eksistensinya, bertumbuh lebih pesat lagi, dan menggerakan perekonomian daerah Kabupaten Buton,” kata Pj. Bupati Buton ketika menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Se-SultraTahun 2025 di Aula Merah Putih, Rujab Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, Senin siang, 6 Januari 2025

Memimpin Rapat atas kuasa Pj. Gubernur Sultra selaku Pemegang Saham Pengendali, Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara selaku Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., P.hD.

Ada 4 Agenda RUPS-LB PD. Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas yang dibahas kali ini yaitu perubahan badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Daerah, perubahan nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat, penyertaan modal bagi tiga BPR yaitu BPR Bahteramas Konawe Utara, Baubau dan Buton, serta penyesuaian kepengurusan direksi hingga badan pengawas.

Pada kesempatan ini, Jenderal ASN Provinsi Sultra mewakili Pj. Gubernur sangat mengapresiasi kinerja positif PD. Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas beberapa tahun terakhir di tengah kompleksnya tantangan ekonomi nasional.

“Kinerja BPR Bahteramas selama lima tahun terakhir menunjukkan tren positif, baik dari segi pertumbuhan laba, aset, maupun penyaluran kredit. Prestasi ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus mendorong kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara melalui layanan keuangan yang inklusif,” ungkap Asrun Lio.

Lebih lanjut, Penjabat Gubernur Sultra berpesan melalui Sekda, Asrun Lio, menekankan pentingnya pengawasan yang lebih baik dan strategi bisnis yang inovatif.

“BPR Bahteramas harus menjadi pilar penggerak ekonomi daerah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.(btn)

Pihal Legislatif Kabupaten Buton bakal memantau langsung ke setiap OPD lingkup Pemkab Buton keberadaan Non ASN. Sehingga permasalahan tenaga non-ASN di Kabupaten Buton dapat segera menemukan solusi yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak.

PASARWAJO – Terasnusantara_Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton bakal turun langsung ke OPD-OPD dalam rangka melihat langsung tenaga non ASN yang masih aktif atau tidak walaupun terdaftar di BKN. Bukan hanya itu pihak legislative juga meminta kepada seluruh OPD untuk mendata kembali tenaga non ASN yang masih aktif atau tidak walaupun terdaftar di BKN untuk diserahkan ke DPRD Kabupaten Buton.

“Kami memahami keresahan yang dirasakan oleh tenaga non-ASN terkait status mereka. Hari ini, kami ingin mencari solusi bersama yang terbaik,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Buton, Mararusli SIhaji, SH Ketika mempipin rapat gabungan bersama pihak eksekutif untuk membahas penyelesaian masalah tenaga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) di ruang rapat DPRD Kabupaten Buton, Senin 6 Januari 2025.

Pihaknya juga akan meminta kepada seluruh OPD untuk memberikan data tenaga non ASN terkait sumber dana untuk pembayaran honor. “DPRD juga meminta terkait magang K2 untuk diprioritaskan dalam tes PPPK, Selain itu DPRD meminta pihak Pemda terkait dengan P3K yang terdaftar di BKN tetapi tidak perna masuk kantor dan masih tetap menerima gaji honor agar segera diberhentikan honornya,” katanya.

Dalam Kesimpulan rapat tersebut, DPRD meminta solusi kepada Pemda terkait instansi atau OPD yang masih membutuhkan tenaga kesehatan atau guru yang masih kurang dibidangnya. DPRD meminta kepada setiap OPD untuk menyerahkan data yang lolos atau yang tidak lolos p3k tahun anggaran 2024-2025.

“Dengan adanya rapat ini, diharapkan permasalahan tenaga non-ASN di Kabupaten Buton dapat segera menemukan solusi yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak,” pungkas Ketua DPRD Buton. (Bdi)