Connect with us
blob:https://web.whatsapp.com/ff4b1634-355b-4b4d-a382-481338e87ffb

Kesehatan

Bupati Buton Ajak Masyarakat Budayakan Hidup Sehat

Published

on

PASARWAJO-TERASNUSANTARA_Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, S.H., menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada kegiatan Kampanye Pergerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat dalam rangka pengendalian penyakit prioritas, yang dirangkaikan dengan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Pasarwajo, Pasarwajo, Kamis 5 November 2026.

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Buton dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan serta melakukan deteksi dini terhadap berbagai penyakit, khususnya penyakit prioritas yang membutuhkan perhatian dan penanganan bersama.

Dalam sambutannya, Bupati Alvin menegaskan bahwa mewujudkan masyarakat yang sehat bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun tenaga kesehatan, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, penerapan pola hidup sehat harus dimulai dari lingkungan keluarga dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga pola makan dengan gizi seimbang, rutin berolahraga, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Bupati juga mengingatkan masyarakat agar tidak menunggu munculnya gejala penyakit untuk memeriksakan kondisi kesehatan. Pemeriksaan secara rutin menjadi langkah penting untuk mengetahui kondisi tubuh sekaligus mendeteksi lebih awal kemungkinan adanya gangguan kesehatan.

“Kesadaran untuk menjaga kesehatan harus tumbuh dari diri kita masing-masing. Jangan menunggu sakit baru memeriksakan kesehatan. Dengan melakukan pemeriksaan secara rutin, kita dapat mengetahui kondisi kesehatan sejak dini sehingga langkah pencegahan dan penanganan dapat dilakukan lebih cepat,” pesan Bupati.

Lebih lanjut, Bupati Buton mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Buton.

Rangkaian kegiatan tersebut juga diisi dengan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Melalui layanan ini, masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya sekaligus mendapatkan edukasi mengenai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit prioritas.

Pelaksanaan kampanye ini diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup yang lebih sehat. Selain itu, pemeriksaan kesehatan diharapkan dapat menjadi kebutuhan rutin yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan diri dan keluarga.

Pemerintah Kabupaten Buton terus mendorong penguatan upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan melalui kolaborasi lintas sektor serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Melalui semangat bersama membangun budaya hidup sehat, diharapkan terwujud masyarakat Kabupaten Buton yang lebih sehat, produktif, dan berkualitas.(adm)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kesehatan

Berhasil Eliminasi Filariasis, Pemkab Buton Terima Sertifikat dari Kementrian Kesehatan

Published

on

By

PASARWAJO-TERASNUSANTARA_Pemerintah Kabupaten Buton menerima Sertifikat Eliminasi Filariasis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sertifikat tersebut diterima langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, Muliadin Masra, S.K.M., M.Si., yang hadir mewakili Bupati Buton. Penyerahan sertifikat dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, dalam rangkaian Upacara Hari Kesehatan Nasional, Kamis, 12 November 2026, di Lapangan Upacara Kementerian Kesehatan, Jakarta.

Kabupaten Buton menjadi salah satu dari lima kabupaten di Indonesia yang menerima Sertifikat Eliminasi Filariasis berdasarkan hasil survei evaluasi penularan filariasis tahap akhir yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan. Empat kabupaten lainnya adalah Kabupaten Aceh Tamiang (Aceh), Kampar (Riau), Demak (Jawa Tengah), dan Banggai (Sulawesi Tengah).

Plt. Kadis Kesehatan menyampaikan bahwa sertifikat tersebut merupakan bentuk pengakuan atas upaya pengendalian filariasis yang telah dilakukan di Kabupaten Buton melalui kerja sama berbagai pihak, khususnya jajaran tenaga kesehatan dan dukungan masyarakat.

“Alhamdulillah, Kabupaten Buton menjadi salah satu daerah yang menerima Sertifikat Eliminasi Filariasis dari Kementerian Kesehatan. Ini merupakan capaian yang patut kita syukuri sekaligus menjadi tanggung jawab bersama untuk mempertahankannya. Upaya pencegahan dan pengawasan tetap harus dilakukan agar tidak terjadi penularan kembali di masyarakat,” ungkapnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Buton melalui Dinas Kesehatan akan terus memperkuat pelayanan kesehatan, edukasi masyarakat, serta upaya pengendalian penyakit menular. Menurutnya, keberhasilan eliminasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan tenaga kesehatan, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan dan mengikuti upaya pencegahan penyakit.

Penerimaan sertifikat ini menjadi salah satu capaian sektor kesehatan Kabupaten Buton sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkelanjutan.(adm)

Continue Reading

Kesehatan

Kecelakaan Lalu Lintas, Siapa yang Tanggung Biaya Berobatnya?

Published

on

By

Ilustrasi

JAKARTA–TERASNUSANTARA_ Kecelakaan lalu lintas, dijamin BPJS Kesehatan tidak? Seperti apa kecelakaan lalulintas yang dijamin BPJS Kesehatan dan yang tidak dijamin? Kalau tidak bisa dijamin BPJS Kesehatan, lalusiapa yang seharusnya menjamin? Ini adalah deretan pertanyaan terkait mekanisme penjaminan kecelakaanlalu lintas yang paling sering ditanyakan masyarakat kepada BPJS Kesehatan.

Menjawab pertanyaan tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa pada dasarnya, kecelakaan lalu lintas bisa dijamin BPJS Kesehatan, namun ada hal-hal yang harus diperhatikandalam mekanisme penjaminannya.

Rizzky menuturkan, pada saat seseorang mengalami kecelakaan lalu lintas dan dibawa ke fasilitas kesehatanuntuk mendapat pertolongan, pihak keluarga atau wali korban diimbau untuk segera mengurus Laporan Polisi.

Menurut Rizzky, kronologis, penyebab kecelakaan lalu lintas, lokasi kejadian, dan informasi-informasi terkait lainnya, penting untuk menetapkan instansi mana yang berwenang menjamin korban kecelakaan lalu lintastersebut.

“Laporan Polisi ini penting untuk segera diurus sebab menjadi landasan penjaminan pasien kecelakaan lalulintas. Kebanyakan dari kita mungkin mengira kecelakaan lalu lintas itu penjaminnya Jasa Raharja dan BPJSKesehatan saja. Namun sebetulnya ada instansi lain yang berperan, seperti BPJS Ketenagakerjaan(BPJamsostek), PT Taspen (Persero), dan PT ASABRI (Persero), pemberi kerja, atau penjamin lainnya,” kata Rizzky, Sabtu(09/08).

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 Pasal 52, disebutkan bahwa BPJS Kesehatan tidak menjamin kecelakaan lalu lintas yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya.

Kondisi ini masuk sebagai kecelakaan kerjadan sesuai Perpres tersebut, kecelakaan kerja dijamin oleh badan/instansi yang bertanggung jawab dalam menanggung kecelakaan kerja. Misalnya, BPJSKetenagakerjaan (BPJamsostek) atau PT Taspen (Persero) atau PT ASABRI (Persero) atau pemberi kerjatempat korban bekerja.

Lantas, bagaimana dengan kecelakaan lalu lintas yang dijamin BPJS Kesehatan? BPJS Kesehatanmenanggung biaya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN aktif yang mengalami kecelakaan lalu lintastunggal, artinya tidak melibatkan kendaraan lain.

Kondisi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraanlain atau disebut kecelakaan ganda, menjadi tanggungan Jasa Raharja berdasarkan Laporan Polisi denganmekanismenya tersendiri.Jadi, apabila Laporan Polisi menetapkan bahwa peristiwa itu merupakan kecelakaan lalu lintas ganda, maka penjamin pertama yang menanggung biaya pelayanan kesehatan korban kecelakaan lalu lintas tersebuta dalah Jasa Raharja dengan batasan biaya maksimal Rp20 juta.

Dalam hal biaya pelayanan kesehatanmelampaui ketentuan penjaminan Jasa Raharja, maka penjaminan dialihkan ke penjamin lain, seperti BPJSKesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) atau PT Taspen (Persero) atau PT ASABRI (Persero),sesuai ketentuan yang berlaku.

“BPJS Kesehatan tidak menjamin kecelakaan tunggal yang disebabkan oleh tindakan yang membahayakandiri seperti balapan liar atau tindakan membahayakan diri lainnya. Kecelakaan lalu lintas memang bisamenimpa siapa saja. Namun untuk meminimalisir risikonya, jangan lupa patuhi peraturan lalu lintas. Pakaihelm yang benar dan bawa surat-surat lengkap (SIM, STNK) saat bepergian. Jangan lupa juga, pastikan statuskepesertaan JKN kita selalu aktif, agar bisa digunakan kapanpun diperlukan,” pesan Rizzky.(adm)

Continue Reading

Kesehatan

BPJS Baubau Gelar Lomba Antar Rumah Sakit

Published

on

By

BAUBAU-TERASNUSANTARA_Guna memperkuat sinergi dan meningkatkan pemahaman fasilitas kesehatan (Faskes) terhadap pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan Baubau menggelar kegiatan Lomba Uji Pemahaman Penjaminan Manfaat di FKTRL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujuk Lanjut).

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi berkala terhadap kinerja dan kepatuhan Faskes mitra dalam menjalankan regulasi dan sistem klaim JKN, 19 Mei 2025.

Dibabak penyisihan kegiatan ini melibatkan seluruh rumah sakit  yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Baubau, jumlahnya 10 rumah sakit dan hingga dibabak final tersisa empat rumah sakit.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Baubau, Diah Eka Rini mengungkapkan tujuan dari kegiatan ini adalah fasilitas kesehatan dapat memahami dan menjalankan kewajibannya dalam pelaksanaan program JKN.

“Disamping itu kami harapkan faskes dapat mengetahui regulasi penjamianan manfaat yang terbaru, hingga mutu pelayanan faskes yang diberikan kepada peserta sesuai dengan mutu yang ditetapkan serta diselenggarakan secara efisien. Melalui kegiatan ini juga nantinya akan membangun hubungan kemitraan dan engagement bersama faskes,” ucap Diah.

Diah juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh faskes atas partisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan Program JKN. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan faskes dalam mewujudkan layanan kesehatan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Pelaksanaan lomba uji pemahaman ini diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana pemahaman dan penerapan regulasi JKN oleh fasilitas kesehatan. Ini juga menjadi sarana evaluasi dan penguatan kapasitas bagi tim faskes dalam menghadapi dinamika pelayanan kesehatan yang terus berkembang di era JKN,” ujarnya.

Lebih lanjut Diah menjelaskan bahwa babak penyisihan lomba uji pemahaman telah dilakukan pada 15 Mei dan babak semifinal pada 16 Mei. Kedua babak ini difokuskan pada topik-topik yang lebih spesifik, yaitu pengajuan, pembayaran, pengawasan, audit klaim, serta pengkodean klaim.

Menurutnya, hal-hal tersebut merupakan bagian vital dari proses pelayanan dan pembiayaan dalam sistem JKN yang harus dikelola dengan benar dan akurat.

“Kami berharap seluruh peserta lomba, yang terdiri dari pimpinan rumah sakit, petugas klaim, tim casemix, coder, hingga petugas apotek rumah sakit dapat memahami secara utuh setiap regulasi yang berlaku. Kami juga akan melakukan evaluasi terhadap hasil lomba ini untuk memperbaiki aspek-aspek yang masih belum optimal,” jelas Diah.

Peraih juara 1 dalam lomba ini, Heny Hastuti, yang menjabat sebagai Head Casemix Siloam Hospital Baubau, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini. Ia menyebut bahwa pelaksanaan lomba ini sangat membantu timnya untuk mengukur sejauh mana pemahaman yang mereka miliki terkait proses klaim JKN, sekaligus menjadi sarana pembelajaran agar ke depan bisa lebih baik.

“Melalui kegiatan ini, kami bisa memastikan apakah proses klaim yang kami lakukan selama ini sudah sesuai regulasi atau masih ada kekeliruan. Ini penting agar pelayanan kepada peserta JKN tetap berjalan lancar, tidak terkendala secara administratif, dan tentunya sesuai ketentuan. Karena pada akhirnya, pemahaman regulasi yang baik akan berdampak pada pelayanan kesehatan yang lebih bermutu bagi masyarakat,” papar Heny.

Dengan dilaksanakannya lomba uji pemahaman ini, BPJS Kesehatan Baubau berharap seluruh mitra faskes semakin tanggap dan profesional dalam menyelenggarakan layanan kesehatan berbasis sistem JKN. Evaluasi hasil lomba ini nantinya akan menjadi dasar perbaikan dan penguatan ke depan, sehingga cita-cita mewujudkan sistem kesehatan yang adil dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat tercapai

Editor : Ca Imin

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.