Connect with us
blob:https://web.whatsapp.com/ff4b1634-355b-4b4d-a382-481338e87ffb

Pemerintah

Bupati Buton Tampil sebagai Narasumber di Forum Internasional Coatal 500 Summit, Perkenalkan Potensi Kelautan dan Perikanan Buton di Kawasan Asia Pasifik

Published

on

PASARWAJO-TERASNUSANTARA_Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, S.H., mendapat kesempatan menjadi Narasumber dalam Forum Internasional Coastal 500 Regional Summit – Asia Pacific & Africa yang berlangsung pada 9–13 November 2026 di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

Kehadiran Bupati Buton dalam forum yang mempertemukan para pemimpin daerah pesisir dari kawasan Asia Pasifik dan Afrika tersebut menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi kelautan dan perikanan Kabupaten Buton sekaligus membawa isu pembangunan masyarakat pesisir ke tingkat regional dan internasional.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Rare bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik serta Pemerintah Sulawesi Utara ini merupakan ruang strategis bagi para kepala daerah untuk berbagi pengalaman, bertukar gagasan, dan membangun kolaborasi dalam memperkuat perlindungan ekosistem laut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sebagai salah satu kepala daerah yang tergabung dalam jaringan Coastal 500, Bupati Buton berkesempatan menyampaikan perspektif dan pengalaman kepemimpinan daerah dalam mendorong pembangunan wilayah pesisir. Kesempatan ini sekaligus menjadi ruang untuk memperkenalkan karakteristik Kabupaten Buton sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar serta masyarakat yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor tersebut.

Kabupaten Buton memiliki posisi strategis dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Potensi sumber daya laut yang dimiliki merupakan modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka peluang usaha, meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dalam konteks tersebut, pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan menjadi salah satu aspek penting yang membutuhkan komitmen dan peran aktif pemerintah daerah. Pembangunan kawasan pesisir tidak hanya diarahkan pada peningkatan produktivitas ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kelestarian ekosistem laut, keberlanjutan sumber daya perikanan, dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir.

Melalui forum ini, Kabupaten Buton memiliki kesempatan untuk memperluas jejaring kerja sama, menyerap praktik-praktik baik dari berbagai negara, serta membangun pertukaran pengetahuan dalam pengembangan kebijakan pengelolaan pesisir dan perikanan yang berkelanjutan.
Coastal 500 merupakan jaringan kepemimpinan daerah pesisir yang diinisiasi oleh Rare sejak tahun 2021 dan kini melibatkan lebih dari 500 kepala daerah dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Filipina, Mozambik, Kenya, Afrika Selatan, Papua Nugini, dan Palau.

Partisipasi Bupati Buton sebagai narasumber dalam forum internasional ini menjadi kesempatan berharga untuk memperkuat eksistensi Kabupaten Buton dalam jejaring kepemimpinan daerah pesisir dunia. Lebih dari itu, momentum ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan serta mendorong terwujudnya masyarakat pesisir Kabupaten Buton yang lebih sejahtera, mandiri, dan tangguh.

Pemerintah Kabupaten Buton terus berkomitmen mendorong pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, dengan menjadikan potensi sumber daya laut sebagai kekuatan pembangunan daerah sekaligus warisan yang harus dijaga untuk generasi mendatang.(adm)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pemerintah

Laporkan Proyek Bandara Betoambari ke Polisi, Rais Bongkar Dugaan Material Ilegal Hingga Pungli MBLB

Published

on

By

BAUBAU-TERASNUSANTARA_Polemik proyek penimbunan landasan pacu Bandara Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, kini berlanjut ke ranah hukum. Politisi PDI Perjuangan Kota Baubau, Rais Jaya Rachman, resmi memasukan laporan pengaduan ke Polres Baubau terkait dugaan penggunaan material tambang tanpa izin dan indikasi dugaan pungutan liar (Pungli) pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Rais mengatakan, laporan tersebut disampaikan sekitar pukul 15.00 WITA pada selasa 10 November 2026 lalu. Ada dua persoalan utama yang diminta untuk ditindaklanjuti aparat kepolisian, yakni dugaan penggunaan material timbunan dari lokasi quarry yang tidak memiliki izin serta dugaan pungutan MBLB di lokasi pengambilan material yang sama.

“Kami datang ke Polres Baubau untuk memasukkan laporan pengaduan terkait kegiatan proyek landasan pacu Bandara Betoambari. Ada dua hal yang kami laporkan, pertama dugaan penggunaan quarry yang tidak berdasarkan spesifikasi dan lokasi pengambilannya juga diduga tidak memiliki izin. Kedua, dugaan indikasi pungutan liar yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau,” ungkap Rais belum laman ini.

Ia meminta Kapolres Baubau segera menindaklanjuti pengaduan tersebut melalui penyelidikan terhadap seluruh dugaan yang dilaporkan. Rais juga meminta kepolisian memberikan perkembangan penanganan laporan kepada pelapor melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan atau SP2HP sesuai mekanisme yang berlaku.

Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut kualitas pekerjaan infrastruktur penerbangan. Penggunaan material yang tidak memenuhi spesifikasi teknis berpotensi memengaruhi mutu konstruksi landasan pacu.

“Kami berharap kegiatan tersebut segera diselidiki. Karena ini masih dalam status pengaduan, kami juga meminta agar pekerjaan itu dihentikan sementara selama proses pemeriksaan,” tegasnya.

Untuk memperkuat pengaduannya, Rais mengaku telah menyerahkan sejumlah bukti kepada petugas kepolisian, berupa dokumentasi video dan foto yang menunjukkan dugaan lokasi pengambilan material di wilayah Waborobo hingga proses pengangkutan dan pembuangan material ke kawasan Bandara Betoambari.

Ia menduga material yang digunakan kontraktor tidak berasal dari lokasi pertambangan yang memiliki izin resmi. Rais menjelaskan, kegiatan pertambangan batuan dalam skala tertentu membutuhkan perizinan, termasuk Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). Proses penerbitannya juga harus memperhatikan kesesuaian tata ruang serta persyaratan teknis dari instansi terkait. Karena itu, ia mempertanyakan legalitas lokasi pengambilan material yang digunakan dalam proyek tersebut.

“Kalau berdasarkan fakta-fakta yang kami dapatkan, penggunaan material itu tidak berasal dari wilayah yang memiliki izin. Selama pengambilan dilakukan di wilayah jazirah Buton ini, saya meyakini belum ada perusahaan yang memiliki SIPB tersebut,” ujarnya.

Meski demikian, Rais menyerahkan pembuktian legalitas material dan dugaan pelanggaran tersebut kepada aparat penegak hukum. Selain persoalan perizinan tambang, Rais turut menyoroti minimnya transparansi pelaksanaan proyek. Ia mengaku tidak menemukan papan informasi proyek ketika mendatangi kawasan Bandara Betoambari.

Padahal, menurutnya, papan proyek merupakan bagian penting dari keterbukaan informasi kepada masyarakat, terutama untuk mengetahui jenis pekerjaan, nilai anggaran, pelaksana kegiatan, serta masa kontrak.

“Tadi kami sempat ke bandara melihat langsung, tetapi tidak melihat adanya papan proyek. Seharusnya informasi mengenai jenis pekerjaan, anggaran dan masa kontrak itu terpampang. Ini menyangkut transparansi penggunaan anggaran publik,” katanya.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi alasan tambahan bagi aparat penegak hukum untuk memeriksa pelaksanaan proyek, termasuk pihak kontraktor dan pejabat yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.

Rais juga mempertanyakan mekanisme pemungutan pajak MBLB yang dilakukan di lokasi pengambilan material. Ia menduga terdapat ketidaksesuaian dalam pemungutan pajak tersebut karena dilakukan di lokasi yang sama dengan pengambilan quarry yang dipersoalkan.

Menurutnya, persoalan ini perlu ditelusuri untuk memastikan apakah pemungutan pajak tersebut telah sesuai ketentuan atau justru mengandung unsur pungutan liar.

Di sisi lain, ia menyinggung informasi yang beredar mengenai harga satuan material timbunan dalam proyek tersebut yang disebut mencapai sekitar Rp900 ribu per kubik.

Rais meminta pihak kontraktor maupun pengelola proyek, termasuk Kepala Bandara dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memberikan penjelasan terbuka mengenai harga satuan dan sumber material yang digunakan.

“Kalau benar informasi bahwa harga dalam RAB mencapai sekitar Rp900 ribu per kubik, konsekuensinya harus dilihat ketika material yang diambil tidak sesuai dengan komitmen dalam kontrak. Kalau ada selisih harga akibat penyimpangan lokasi pembelian, itu harus dihitung dan dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Ia bahkan membuka ruang bagi pihak terkait untuk memberikan klarifikasi maupun berdiskusi mengenai persoalan tersebut.

Namun, apabila ditemukan penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah, ia meminta proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

Persoalan lain yang turut disoroti Rais adalah lalu lintas kendaraan pengangkut material yang menggunakan fasilitas jalan umum untuk menuju lokasi proyek.

Ia menilai kontraktor harus memastikan seluruh aktivitas pengangkutan material memenuhi ketentuan pemerintah daerah, termasuk aspek keselamatan berlalu lintas dan pemeliharaan kebersihan jalan.

Menurutnya, tanggung jawab tersebut berada pada pihak kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan, bukan semata-mata dibebankan kepada sopir atau pemilik kendaraan angkutan.

“Jalan yang digunakan untuk mengangkut material dari lokasi pengambilan sampai ke Bandara Betoambari itu jalan umum, bukan jalan milik proyek. Karena itu, kontraktor harus bertanggung jawab terhadap keselamatan lalu lintas, termasuk memastikan muatan kendaraan aman dan tidak mengotori jalan,” jelasnya.

Rais turut mengkritik lambannya respons aparat penegak hukum dalam menyikapi polemik proyek tersebut. Menurutnya, aparat seharusnya dapat mengambil langkah ketika menemukan indikasi pelanggaran hukum berdasarkan informasi dan fakta awal yang tersedia.

Ia mengatakan, laporan pengaduan yang dimasukkan ke Polres Baubau merupakan langkah personal agar tidak ada alasan bagi aparat untuk menunda penelusuran dugaan persoalan di lingkungan pemerintah daerah maupun Bandara Betoambari.

“Harusnya dalam fungsi sebagai aparat penegak hukum, ketika secara kasat mata ada indikasi yang merugikan atau ada dugaan pelanggaran hukum, tidak perlu menunggu laporan pengaduan untuk melakukan langkah awal,” katanya.

Rais berharap kepolisian segera menindaklanjuti seluruh materi pengaduan, memeriksa pihak-pihak terkait, serta mengungkap legalitas sumber material dan mekanisme pemungutan pajak MBLB.

Menurutnya, penyelidikan harus dilakukan secara terbuka dan profesional agar polemik proyek perpanjangan landasan pacu Bandara Betoambari tidak terus menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat.(Adm)

Continue Reading

Pemerintah

Sekda Buton Tekankan Pentingnya RDTR untuk Arah Pembangunan dan Kepastian Investasi

Published

on

By

PASARWAJO-TERASNUSANTARA_Mewakili Bupati Buton Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, La Ode Syamsudin, S.Pd., M.Si., menghadiri Konsultasi Publik (KP) I Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Wilayah Perencanaan (WP) Kabupaten Buton, di Aula Hotel Buton Raya, Kamis, 12 November 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) tentang RDTR serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai upaya menyiapkan pedoman penataan ruang yang terarah dan berkelanjutan di Kabupaten Buton.

Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan bahwa ketersediaan RDTR menjadi kebutuhan mendasar bagi pemerintah daerah. Selama beberapa tahun terakhir, penyusunan RDTR dan KLHS terus menjadi perhatian karena belum tersedianya dokumen tersebut turut membatasi sejumlah aktivitas pembangunan dan investasi di daerah.

“Atas nama Bupati Buton dan seluruh jajaran pemerintah daerah, kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Penyusunan RDTR dan KLHS benar-benar kita butuhkan untuk memberikan arah yang jelas bagi pembangunan Kabupaten Buton,” ujarnya.

Sekda menegaskan, penyusunan RDTR tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan administrasi, tetapi harus mempertimbangkan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah. Setiap kecamatan memiliki kondisi dan peluang pengembangan yang berbeda, baik untuk sektor pariwisata, pertambangan, investasi, perhotelan maupun perdagangan.

Menurutnya, penentuan peruntukan ruang harus dilakukan melalui kajian yang profesional dan melibatkan tenaga ahli yang kompeten agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, bukan berdasarkan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Selain itu, kepentingan masyarakat lokal juga harus menjadi perhatian dalam penyusunan RDTR. Dokumen tata ruang tidak hanya berfungsi memfasilitasi pembangunan, tetapi juga harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang di wilayahnya masing-masing.

Sekda juga mengingatkan pentingnya aspek keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, pembukaan lahan, khususnya di sekitar kawasan sumber mata air, harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan yang berdampak pada ketersediaan air bersih bagi generasi mendatang.

Ia menyoroti adanya sumber mata air yang diklaim sebagai lahan individu atau kelompok tertentu. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena sumber air merupakan kebutuhan publik yang harus dijaga keberadaannya.

Lebih lanjut, Sekda menyebut RDTR memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian tata ruang sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang sehat. Dengan adanya kepastian peruntukan ruang, masyarakat maupun investor dapat mengetahui lokasi yang sesuai untuk kegiatan perdagangan, jasa, perhotelan, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya.

Ia juga mengingatkan bahwa ketidaktegasan dalam penerapan aturan tata ruang dapat menimbulkan persoalan di kemudian hari, seperti pembangunan yang tidak sesuai peruntukan, pelanggaran kawasan jalur hijau, hingga pelanggaran garis sempadan jalan.

“Teman-teman OPD dan seluruh ASN harus menjadi garda terdepan dalam menerapkan aturan tata ruang. Kalau sejak awal kita tidak tegas, persoalan ini akan menjadi masalah di masa mendatang. Kabupaten Buton saat ini masih dalam tahap membangun. Karena itu, penataan ruang harus dipersiapkan sejak sekarang. Jangan sampai wilayah sudah terlanjur berkembang tanpa perencanaan, baru kemudian kita berupaya menatanya,” tegasnya.

Pada bagian akhir sambutannya, Sekda mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menghindari ego sektoral. Penyusunan RDTR membutuhkan koordinasi, kolaborasi, dan keterpaduan antarsektor sehingga arah pembangunan daerah dapat berjalan selaras dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Yang paling penting adalah jangan ada ego sektoral. Kolaborasi dan keterpaduan menjadi kunci. Kita ingin memastikan kepentingan masyarakat terakomodasi dan pembangunan Kabupaten Buton memiliki arah yang jelas, sehingga ke depan kita dapat membangun dengan lebih teratur,” tutupnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Buton Dr. La Subu, fasilitator dari Kementerian ATR/BPN, konsultan, para kepala OPD terkait, Camat Pasarwajo, Sekretaris Camat Lasalimu Selatan, para lurah dan kepala desa, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Usai Pembukaan giat Konsultasi Publik (KP) I RDTR dan KLHS Wilayah Perencanaan Kabupaten Buton dilanjutkan dengan pemaparan serta tanggapan dan diskusi dari peserta yang dipandu Plt. Kepala Dinas PU Kab. Buton.(adm)

Continue Reading

Pemerintah

Tabur Bunga di Pelabuhan Banabungi, Tandai Peringatan Hari Pahlawan Nasional di Kabupaten Buton

Published

on

By

PASARWAJO-TERASNUSANTARA_Suasana khidmat menyelimuti Pelabuhan Banabungi, Pasarwajo, saat Pemerintah Kabupaten Buton menggelar upacara tabur bunga di laut dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional. Agenda tahunan ini digelar sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan mendalam atas jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului.

Upacara pelungan atau tabur bunga di laut, Pelabuhan Banabungi, Selasa Pagi, 10 Novcember 2026 ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Buton, Syarifudin Saafa, ST mewakili Bupati Buton, yang turut dihadiri jajaran Forkopimda yakni Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo M. Kamaruddin Amri, S.H., Wakil Kapolres Buton Kompol Yulianus, S.Si. dan, Danramil 1413-02 Pasarwajo Kapten Inf. Nelson Amirullah, bersama jajaran pejabat dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta peserta upacara lainnya.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Wakil Bupati Buton bersama para undangan melaksanakan pelarungan karangan bunga ke laut dan penaburan bunga. Prosesi tersebut menjadi simbol penghormatan sekaligus ungkapan terima kasih atas pengorbanan para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Peringatan Hari Pahlawan menjadi pengingat bahwa kemerdekaan yang dinikmati saat ini lahir dari perjuangan dan pengorbanan para pendahulu. Semangat kepahlawanan tersebut diharapkan terus hidup dalam kehidupan masyarakat, terutama melalui kerja nyata, persatuan, dan kontribusi dalam membangun Kabupaten Buton.(adm)

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.