Connect with us
blob:https://web.whatsapp.com/ff4b1634-355b-4b4d-a382-481338e87ffb

Hukum

Bupati Buton Tegaskan Komitmen Perdamaian Takimpo–Kombeli

Published

on

– Generasi Muda Diminta Jaga Persatuan

PASARWAJO-TERASNUSANTARA_Pemerintah Kabupaten Buton bersama tokoh adat, aparat penegak hukum, dan masyarakat Kelurahan Takimpo serta Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, memperkuat komitmen perdamaian melalui pelaksanaan Piagoa dan Deklarasi Damai di Jalan Poros depan Indomaret, dekat pintu gerbang Kelurahan Kombeli, Senin, 26 Oktober 2026.

Prosesi adat yang dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan deklarasi damai tersebut menjadi ikhtiar bersama untuk mengakhiri perselisihan, menghilangkan sekat antarkelompok, serta memastikan generasi muda kedua wilayah dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan saling menghormati.

Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, S.H., menegaskan bahwa perdamaian yang telah disepakati harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Menurutnya, deklarasi tidak boleh berhenti sebagai seremoni, tetapi harus menjadi komitmen yang benar-benar dipatuhi oleh seluruh pihak, terutama generasi muda.

“Penandatanganan ikrar perdamaian ini jangan sampai hanya menjadi seremoni tanpa makna. Saya berharap ini menjadi yang terakhir, sehingga kita tidak perlu lagi mengulang kegiatan serupa karena persoalan perang adat atau perang antarkelompok,” tegas Bupati.

Bupati Alvin mengingatkan bahwa pemerintah tidak ingin terus mengalokasikan waktu, tenaga, dan anggaran untuk menyelesaikan persoalan yang seharusnya dapat dicegah bersama. Apabila komitmen perdamaian kembali dilanggar, pemerintah akan mengambil langkah tegas sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Bupati juga mengajak para tokoh adat untuk terus menjadi panutan dan membantu membimbing generasi muda. Ia menegaskan bahwa ketegasan pemerintah bukan ditujukan untuk mempertentangkan masyarakat, melainkan memastikan keamanan tetap terjaga dan anak-anak Buton memiliki kesempatan untuk belajar, berkarya, serta membangun masa depan.

Kepala Kejaksaan Negeri Buton, Sterry Fendy Andih, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi kepada para tokoh adat Kelurahan Takimpo dan Kelurahan Kombeli yang telah mengambil bagian dalam upaya mendamaikan kedua kelompok masyarakat.

Kajari mengingatkan bahwa konflik yang tidak diselesaikan dengan baik dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat sendiri, termasuk anak-anak dan generasi yang akan datang. Karena itu, keterlibatan keluarga, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh unsur masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah perselisihan berkembang menjadi persoalan hukum.

“Kalau ada persoalan pribadi, kita berharap dapat diselesaikan melalui ruang yang tepat, mulai dari keluarga hingga lembaga adat, sepanjang persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan cara itu. Kita ingin masyarakat hidup aman, tanpa rasa takut atau khawatir ketika beraktivitas,” pesannya.

Menurut Kajari Buton, menjaga kerukunan merupakan tanggung jawab bersama. Generasi muda perlu diarahkan agar tidak terlibat dalam tindakan yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, maupun nama baik daerah.

Kapolres Buton, AKBP Ali Rais Ndraha, S.H., S.I.K., M.M., Tr., turut menyambut baik pelaksanaan Piagoa dan Deklarasi Damai tersebut. Ia berharap kesepakatan yang dibangun melalui prosesi adat ini menjadi titik balik bagi hubungan masyarakat Takimpo dan Kombeli.

Kapolres mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan pengalaman masa lalu sebagai pelajaran, sekaligus mengalihkan perhatian pada tantangan yang lebih besar, seperti peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi, dan persiapan generasi muda menghadapi masa depan.

“Jangan sampai generasi muda kita terus dibebani persoalan masa lalu yang tidak perlu diwariskan. Mereka harus kita persiapkan agar mampu bersaing, berkarya, dan membawa nama baik Buton,” ujarnya.

Kapolres juga menegaskan bahwa identitas sebagai masyarakat Buton perlu menjadi landasan untuk membangun kebanggaan bersama. Perbedaan asal kelurahan tidak seharusnya menjadi alasan untuk bermusuhan, karena seluruh masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keamanan dan memajukan daerah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, La Ode Syamsudin, S.Pd., M.Si., mengatakan bahwa Piagoa dan Deklarasi Damai merupakan ikhtiar bersama untuk melindungi anak-anak dari dampak konflik, baik secara fisik maupun psikologis.

Menurut Jenderal ASN ini, anak-anak harus diberi ruang untuk tumbuh, mengejar cita-cita, dan meraih keberhasilan tanpa dibayangi permusuhan antarkelompok.

“Ini ikhtiar kita agar anak-anak tidak tercederai, baik perasaan, jiwa, maupun fisiknya. Kita ingin mereka tumbuh dengan semangat saling mencintai, menyayangi, menjaga, dan melindungi, sehingga dapat meneruskan cita-cita mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik,” kata Sekda.

Sekda juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kesepakatan yang telah dibuat. Peran keluarga dan tokoh adat dinilai penting dalam menanamkan nilai perdamaian, sekaligus mengingatkan generasi muda agar tidak kembali melakukan tindakan yang dapat memicu konflik.

Rangkaian kegiatan diawali dengan prosesi ritual adat Piagoa yang dilaksanakan bersama oleh perangkat adat Kelurahan Takimpo dan Kelurahan Kombeli. Prosesi tersebut menjadi simbol ikhtiar bersama untuk menanggalkan kebencian dan permusuhan, sekaligus memulihkan hubungan sosial kedua masyarakat.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan Deklarasi Damai oleh para pihak sebagai bentuk komitmen untuk menjaga persatuan dan mencegah terulangnya konflik.

Turut hadir Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H., para tokoh adat dan tokoh pemuda dari Kelurahan Takimpo dan Kelurahan Kombeli, kepala organisasi perangkat daerah, Camat Pasarwajo, Lurah Takimpo dan Lurah Kombeli, serta Forum Anak Kabupaten Buton.

Melalui kesepakatan ini, seluruh pihak diharapkan tidak hanya mengakhiri perselisihan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Buton menekankan bahwa perdamaian harus dijaga secara konsisten melalui peran keluarga, penguatan nilai adat, dan tanggung jawab bersama dalam membimbing generasi muda.(adm)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hukum

Wakil Ketua PWI Sultra Resmi Disumpah Jadi Advokat PERADI

Published

on

By

KENDARI-TERASNUSANTARA_ Wakil Ketua PWI Sulawesi Tenggara Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan Dr Umar Marhum, A.Md.,STP.,S.H.,M.H terus meningkatkan kapasitas dan berkomitmen untuk memastikan karya jurnalis tidak boleh dikriminalisasi.

Hal itu dikatakan setelah dirinya menjadi salah satu peserta yang ikut diambil sumpah dan janjinya dalam pengambilan sumpah dan janji sebagai advokat Perhimpunan Advokat Indonesia

(PERADI) Prof.Dr. Otto Hasibuan dalam sidang terbuka yang digelar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, (8/7/2026), dikuti sebanyak 44 peserta, bertempat diruang sidang utama Pengadilan Tinggi Sultra.

Sidang terbuka yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Isna Renishwari Cinrapole, S.H., M.H., ikut dihadiri jajaran hakim tinggi, perwakilan pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI, serta pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI setempat.

Umar Marhum saat ditemui Wartawan menyatakan setelah dirinya resmi disumpah dan telah mendapatkan Berita Acara Sumpah(BAS) menjadi salah satu tiket yang dilegalisasi oleh negara untuk ikut serta menjaga integritas, profesionalisme dalam penerapan hukum yang memenuhi rasa keadilan.

Yang paling membanggakan bagi dirinya setelah diambil sumpah dan telah memiliki BAS, dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua PWI Sultra Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan, kalau sebelumnya berfungsi hanya sebatas mediator mendampingi para jurnalis yang karyanya disengketakan di tingkat penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian dan wartawannya dinyatakan tersangka, maka dengan adanya BAS sudah bisa mengawal kasus-kasus pers, melibatkan anggota PWI dan Pers secara umum, yang berhubungan dengan sengketa kriminalisasi karya Pers sampai dengan proses peradilan sidang di pengadilan.Sehingga kedepan diharapkan tidak akan ada lagi karya Pers yang dikriminalisasi dengan dalih Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU- ITE).

“Ini tentu menjadi suatu kebanggaan tetapi juga mengandung tantangan dan tanggungjawab yang besar untuk sebuah pengabdian pada organisasi, karena kedepan saya harus mampu meyakinkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) bahwa karya Pers tak boleh dipidana dan dalam penyelesaiannya harus menggunakan mekanisme sengketa Pers sesuai dengan ketentuan UU Pers No 40 tahun 1999,” ujar Umar Marhum yang juga akademisi, Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lakidende ini.

​​Dalam sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Sultra Andi Isna Renishwari Cinrapole, S.H., M.H. mengingatkan para advokat yang baru disumpah bahwa status advokat merupakan profesi yang mulia (officium nobile). Oleh karena itu, para advokat dituntut untuk selalu menjaga integritas, profesionalisme, dan menjunjung tinggi hukum serta keadilan tanpa pandang bulu.

​”Sumpah yang saudara-saudari ucapkan bukan sekadar seremonial, melainkan janji sakral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan,” tegasnya.

Sementara itu Pengurus PERADI yang dihadiri oleh Bustaman ,S.H ​mewakili DPN PERADI dan DPC PERADI Kota Kendari yang turut menyaksikan prosesi penyumpahan menyampaikan ucapan selamat kepada para anggotanya yang kini telah resmi menyandang status advokat penuh.

Bustaman menekankan pentingnya terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan hukum modern, termasuk pemanfaatan teknologi di era digital.

​”Dengan selesainya prosesi pengambilan sumpah advokat kini secara resmi telah memiliki legalitas untuk mendampingi, membela, dan memberikan jasa hukum kepada masyarakat yang membutuhkan di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia,” ujarnya. (Adm)

Continue Reading

Hukum

Diduga Tahan Rapor Siswa Tanpa Hak, Oknum Bhayangkari Dilaporkan ke Polres Baubau

Published

on

By

BAUBAU-TERASNUSANTARA_Oknum Istri Polisi diduga mendatangi sekolah dan mengambil buku raport seorang anak SD tanpa izin keluarga. Padahal rapor tersebut menjadi salah satu dokumen penting pendidikan bagi anak namun justru dijadikan jaminan penyelesaian utang oleh seorang oknum ibu Bhayangkari selama hampir satu tahun. Akibatnya, berujung laporan resmi ke Polres Baubau agar persoalan ini ditangani secara hukum.

Iptu Rino Asnan, SH, Kasie Humas Polres Kota Baubau, menegaskan bahwa laporan dari pihak keluarga korban sudah diterima oleh Satreskrim pada Senin, 22 Juni 2026. Menurutnya, oknum istri polisi tersebut mengambil buku raport anak di sekolah tanpa sepengetahuan keluarga dan saat ini kasusnya masih dalam penyelidikan.

Lebih lanjut, Amel, bibi sekaligus wali anak yang menjadi korban, menjelaskan bahwa buku raport tersebut dipegang oleh oknum Bhayangkari sejak Juni tahun lalu saat kenaikan kelas 3 SD. Keluarga baru mengetahui pada April 2026 bahwa buku raport itu digunakan sebagai jaminan utang sebesar Rp 2 juta yang melibatkan ibu dari anak tersebut

Sebelumnya saya sudah komunikasi, katanya inisiatif dia sendiri mengambil raport itu dengan alasan utang piutang. Raport keponakan saya ini ada di tangan ibu polisi ini sejak penaikan kelas 3 SD Juni tahun lalu. Dan keluarga baru mengetahui pada bulan April kemarin kalau raport keponakan saya ini diambil untuk jadi jaminan penyelesaian utang ibunya senilai Rp 2 juta,” katanya.

Fakta lain mengungkapkan bahwa oknum Bhayangkari ini diduga menipu pihak sekolah dengan mengaku sebagai keluarga dekat, yakni sebagai tantenya, untuk mengambil buku raport tersebut.

Amel menegaskan bahwa tidak ada hubungan keluarga antara mereka dengan oknum Bhayangkari tersebut. Upaya penyelesaian secara kekeluargaan telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Akibatnya, keponakannya tidak mendapatkan raport saat kenaikan kelas

Yang saya dengar dari pihak sekolah dia mengaku sebagai tantenya. Ternyata saya ketemu kami tidak ada hubungan keluarga sama oknum ibu Bhayangkari ini. Dan parahnya saya sudah upaya menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan namun tidak ada titik temu, imbasnya keponakan saya tidak diberi raport saat kenaikan kelas,” jelasnya

Sambil menahan tangis, Amel mengungkapkan dampak psikis yang dialami keponakannya akibat kejadian ini sangat berat. Ia berharap agar persoalan utang piutang yang dilakukan oleh ibu anak tersebut tidak melibatkan anak dan tidak mengganggu pendidikan anak

Ponakan saya ini sudah dalam pengasuhan keluarga sejak ayah dan ibunya bercerai. Yang saya sesalkan mengapa seorang Bhayangkari tega berbuat seperti itu kepada anak yang tidak tahu menahu urusan orang tua,” pungkasnya.(adm)

Continue Reading

Hukum

Mantan Kasat Reskrim Polres Baubau Diduga Terlibat Dalam Penanganan Kasus Pencurian Emas Mantan Sekretaris KPU Sultra

Published

on

By

BAUBAU-TERASNUSANTARA_Skandal penanganan kasus pencurian perhiasan emas di hotel Adi Guna, menyeret nama mantan kasat reskrim polres Baubau, Iptu RMSB (inisial) dan 6 anggota Opsnal, masing-masing Aiptu AW, Aipda T, Brigadir LRSA, Brigadir LIM, Bripda MRDS, serta  Bripda SM.

Hal itu tertuang dalam surat hasil klarifikasi dari Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) sebagai unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada Polda (Kepolisian Daerah) Sultra, nomor : B/1214/III/WAS.2.4/2026/Itwasda tertanggal 13 Maret 2026.

Salah satu poin dari hasil klarifikasi itu menegaskan bahwasanya benar ditemukan cukup bukti tindakan mantan kasat reskrim polres Baubau, Iptu RMSB dan 6 orang anggota lainnya dalam menangani pengaduan tanggal 30 Desember 2025 dan laporan polisi tanggal 31 Desember 2025 oleh pelapor Ahmad Fadil Mainaka tentang tindak pidana pencurian di hotel Adi Guna, tidak sesuai tahapan dan prosedur dalam UU Nomor 20 tahun 2025, Perkap nomor 6 tahun 2019, dan perkabareskrim Polri no 1 tahun 2022.

Itwasda juga merekomendasikan Kabid propam Polda Sultra untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri kepada Iptu RMSB dan 6 orang anggota Polres Baubau lainnya.

Diketahui, terdapat selisih antara jumlah uang yang ditemukan saat penangkapan dengan yang diserahkan ke penyidik. Saksi menyebut ada Rp15 juta dari hasil penjualan emas, namun yang tercatat hanya Rp500 ribu. Selain itu, satu kalung perak dilaporkan hilang selama berada dalam penguasaan aparat.

Temuan lain menunjukkan beberapa barang bukti emas mengalami penurunan kadar setelah dilebur, bahkan sebagian diduga bukan emas asli.

Tak berhenti di situ, muncul pula dugaan adanya praktik “uang damai” terhadap sedikitnya dua orang penadah yang diamankan di Makassar. Keduanya disebut diminta masing-masing Rp50 juta agar tidak diproses hukum. Tidak adanya Laporan Hasil Interogasi (LHI) semakin memperkuat dugaan tersebut.

Yang lebih mengkhawatirkan, penyidik Unit I Pidum mengungkap adanya indikasi perintangan penyidikan. Rekaman CCTV yang seharusnya menjadi bukti penting diduga telah diambil dan dihapus oleh oknum sebelum dapat dianalisis lebih lanjut.

Kasus ini tentunya kembali mencoreng citra kepolisian ditengah upaya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenjot tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri. (Adm)

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.