Connect with us
blob:https://web.whatsapp.com/ff4b1634-355b-4b4d-a382-481338e87ffb

Pemerintah

Kemendagri Berikan Penghargaan ke Walikota Baubau

Published

on

Istimewa

BAUBAU-TERASNUSANTARA_Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) memeberikan penghargaan ke Wali Kota Baubau, H. Yusran Fahim, S.E., pada kegiatan Batch II Apresiasi Kepala Daerah Berprestasi kategori Akses dan Pelayanan Kesehatan Regional Sulawesi di hotel Claro Kota Makassar pada Jumat, 18 September 2026.

Kepala Inspektorat Kota Baubau LM Darmawan Hibali, S.STP, M.Si dalam realesnya mengatakan, penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, mudah dijangkau, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.Selain penghargaan, Pemkot Baubau juga mendapatkan apresiasi sebesar Rp1,5 miliar.

“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja bersama Pemerintah Kota Baubau dalam menghadirkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang semakin baik bagi masyarakat. Namun bagi kami, penghargaan ini bukanlah akhir, melainkan amanah untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,”ujarnya, 19 September 2026.

Kata dia, perspektif pengawasan internal, Inspektorat akan terus memaksimal fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan mendorong agar setiap program dan kebijakan dilaksanakan secara efektif, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Karena itu, tambahnya, insentif yang diterima Pemkot Baubau juga harus dipandang sebagai kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan dengan memperkuat pengawasan agar pemanfaatannya tepat sasaran, sesuai ketentuan, dan berorientasi pada hasil.

La Ode Darmawan Hibali berharap, prestasi ini tidak hanya menjadi sebuah penghargaan, tetapi menjadi momentum untuk membangun budaya kerja yang semakin baik, memperkuat kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan nilai tambah bagi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Baubau.

Lebih jauh dijelaskan, kategori Akses dan Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu bentuk penilaian terhadap komitmen pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas dan inklusif. Penilaian mencakup sejumlah aspek, antara lain akses layanan kesehatan, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sanitasi layak, ketersediaan fasilitas kesehatan sesuai standar, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis.(adm)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pemerintah

Koramil Kabaena Gotong Royong Bangun Jalan Tani

Published

on

By

BOMBANA-TERASNUSANTARA_Kodim 1431 Bombana melalui Koramil 02 Kabaena bergotong royong bersama warga mengecor jalan tani yg menghubungkan jalan menuju kebun. Kegiatan sosial itu dimulai Minggu 08.00 WITa hingga pukul 10.00 WITa pada minggu 6 September 2026.

Dalam keterangan persnya, Babinsa Koramil 1431-02/Kabaena Serka Jaelani menjelaskan,  kegiatannya dimulai sejak minggu ini dan akan dikerjakan lagi sesuai kondisi keuangan kegiatan yang bersumber dari warga desa setempet.

Ini murni sumbangan dari warga. Rencana ada 350 meter dengan lebar satu meter. Hanya mereka kerja bertahap, setiap ada dana yang terkumpul mereka kerja lagi,” ujarnya, Minggu 6 September 2026.

Serka Jaelani menjelaskan,  pembangunan jalan tersebut bertujuan untuk memperlancar akses dan mobilisasi warga dari  Desa Tirongkotua menuju kebun. Dalam kegiatan amal itu, Serka Jaelani dibantu dengan empat orang anggotanya sementara dari pihak desa yang ikut terlibat sekira 50 orang yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa. “Selama kegiatan berlangsung keadaan aman dan terkendali,” pungkasnya.

Editor : Zarmin

Continue Reading

Pemerintah

Bersama Warga, Kodim 1431 Bombana Berhasil Padamkan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabaena

Published

on

By

BOMBANA-TERASNUSANTARA_Kodim 1431 Bombana berhasil memadamkan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Gunung Katopi Desa Lamonggi Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana yang terjadi pada pukul Kamis malam 18.30 WITa 3 September 2026.

Dandim 1431 Bombana melalui salah satu anggotanya di Komaril Kabaena Serda Jojon Jasminto menjelaskan, Karhutla diduga akibat gesekan alang-alang di tengah cuaca panas hingga memunculkan api.

Meski begitu, setelah berjuang bersama dengan puluhan warga sekitar, sekira pukul 18.51 WITa saat pertama kali mendengar kabar naas tersebut hingga pukul 22.51 WITa Kahurtla berhasil dipadamkan hingga pelaksanaan pemadamannya dinyatakan selesai.

Akibat kejadian tersebut, lanjut realeasnya, tak satupun ada korban jiwa yang meninggal atau mengalami luka berat dan ringan bahkan setelah dilakukan tinjauan kerugian material juga dinyatakan nihil.

Editor : Zarmin

Continue Reading

Pemerintah

Kejari Buton Tingkatkan Pengabdian melalui Bedah Rumah BSPS di HUT ke-81 Kejaksaan

Published

on

By

Istimewa

TERASNUSANTARA-PASARWAJO_Kejaksaan Negeri (Kejari) Buton terus mendedikasikan diri untuk terus memberikan pelayanan terbaik dalam penegakan hukum. Bukan hanya itu, di HUT Kejaksaan RI ke-81 Kejari Buton memperkuat pengabdian kepada masyarakat melalui dengan melibatkan diri dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Program bedah rumah merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 2026. Dimana untuk di Kabupaten Buton dilaksanakan melalui kolaborasi DPR RI, Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri Buton, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buton, Sterry Fendy Andih, pada Rabu 2 September, menjelaskan, program bedah rumah merupakan hasil kerja sama lintas lembaga dengan <span;>melibatkan Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tenggara (Sultra), kementerian terkait, pemerintah kabupaten, serta dukungan dana aspirasi Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae.

Ia juga menegaskan, Kejaksaan tidak dapat menjalankan tugasnya sendiri. Karena itu, sinergi dengan pemerintah daerah, Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspidah) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mitra kerja menjadi bagian penting dalam menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

Kata dia, di Wilayah hukumnya, Program bedah rumah dilaksanakan di tiga Kabupaten baik Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan maupun Kabupaten Buton Tengah. Dimana Kabupaten Buton, tahap awal program menyasar 565 rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah dan terdapat 200 rumah telah selesai pengerjaan.

Keterlibatan Kejari Buton dalam program tersebut menjadi bagian dari rangkaian pengabdian yang dilaksanakan dalam momentum HUT Kejaksaan RI ke-81.
Selain program bedah rumah, rangkaian kegiatan yang disampaikan Kajari Buton juga mencakup pembagian sertifikat tanah gratis, dokumen kependudukan, sunatan massal, donor darah, dan pemeriksaan kesehatan gratis di tiga kabupaten.

Sterry berharap sinergi dan komunikasi antara Kejaksaan, pemerintah daerah, DPR RI, kementerian, dan seluruh mitra kerja dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan. Menurutnya, kerja sama tersebut diperlukan untuk memberikan pelayanan terbaik, menghadirkan rasa keadilan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pihaknya mengajak seluruh keluarga besar Kejaksaan Negeri Buton menjadikan usia ke-81 sebagai motivasi untuk terus bekerja dengan integritas, profesionalitas, ketulusan, dan semangat pengabdian.

Ia juga mengingatkan jajaran Kejaksaan untuk menjaga nama baik dan kehormatan institusi dengan berpegang teguh pada Tri Krama Adhyaksa, yaitu Satya, Adhi, dan Wicaksana. Melalui Program BSPS, Kejari Buton bersama pemerintah daerah, DPR RI, dan Kementerian PKP mengambil bagian dalam upaya menghadirkan hunian yang lebih layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, Program BSPS yang disalurkan kepada masyarakat harus tepat sasaran dan tidak disertai pungutan.

“Saya memastikan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang disalurkan kepada masyarakat benar-benar tepat sasaran dan bebas dari pungutan liar ataupun biaya dalam bentuk apa pun dari pihak mana pun,” ucapnya dilansir di domianpublik.id.

Menurut mantan Bupati Muna itu, BSPS merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia menyebut rumah layak huni tidak hanya memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghuni, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup keluarga.

“Melalui program ini, pemerintah berharap masyarakat yang selama ini tinggal di rumah tidak layak huni dapat memiliki tempat tinggal yang lebih sehat, aman, dan nyaman, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan,” ujarnya.

Editor : Zarmin

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.