BAUBAU-TERASNUSANTARA_Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) memeberikan penghargaan ke Wali Kota Baubau, H. Yusran Fahim, S.E., pada kegiatan Batch II Apresiasi Kepala Daerah Berprestasi kategori Akses dan Pelayanan Kesehatan Regional Sulawesi di hotel Claro Kota Makassar pada Jumat, 18 September 2026.
Kepala Inspektorat Kota Baubau LM Darmawan Hibali, S.STP, M.Si dalam realesnya mengatakan, penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, mudah dijangkau, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.Selain penghargaan, Pemkot Baubau juga mendapatkan apresiasi sebesar Rp1,5 miliar.
“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja bersama Pemerintah Kota Baubau dalam menghadirkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang semakin baik bagi masyarakat. Namun bagi kami, penghargaan ini bukanlah akhir, melainkan amanah untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,”ujarnya, 19 September 2026.
Kata dia, perspektif pengawasan internal, Inspektorat akan terus memaksimal fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan mendorong agar setiap program dan kebijakan dilaksanakan secara efektif, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Karena itu, tambahnya, insentif yang diterima Pemkot Baubau juga harus dipandang sebagai kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan dengan memperkuat pengawasan agar pemanfaatannya tepat sasaran, sesuai ketentuan, dan berorientasi pada hasil.
La Ode Darmawan Hibali berharap, prestasi ini tidak hanya menjadi sebuah penghargaan, tetapi menjadi momentum untuk membangun budaya kerja yang semakin baik, memperkuat kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan nilai tambah bagi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Baubau.
Lebih jauh dijelaskan, kategori Akses dan Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu bentuk penilaian terhadap komitmen pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas dan inklusif. Penilaian mencakup sejumlah aspek, antara lain akses layanan kesehatan, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sanitasi layak, ketersediaan fasilitas kesehatan sesuai standar, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis.(adm)