Budaya
Fajak Ishak Daeng Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 3023
Fajar Ishak DJ, melakukan sosialisasi Perda Sultra Nomor 3 Tahun 2023 di Kota Baubau. Akademisi Unidayan, Dr. Andi Tendri turut mendampingi Politisi Hanura Sultra tersebut.
BAUBAU – Terasnusantara_ . Sosialisasi ini digelar di salah satu tempat coffe di Baubau dengan mengundang warga di Kecamatan Wolio, pada Rabu 8 Mei 2024
Mantan anggota DPRD Baubau itu mengungkapkan, Perda tersebut digagas sejak 2022 lalu, kemudian di tahun yang sama masuk dalam program pembentukan Perda. nanti di 2023 baru dilaksanakan yang didahului dengan pembuatan naskah akademik oleh dua orang tim ahli dari Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Andi Tenri dan La Ode Abdul Munafi. 
“Kami pun membahasnya bersama dengan Kemenkum HAM terkait dengan naskahnya, materi muatannya dan kemudian saat ini sudah ditetepkan menjadi Perda. Selain Perda Provinsi Sultra No.3 Tahun 2023 ini juga ada Perda Provinsi Sultra No.4 Tahun 2023 tentang Pelestarian Cagar Budaya,” katanya.
Fajar mengatakan Kedua Perda ini dibahas paralel dan dilahirkan bersama. Keduanya pun dibuat terpisah karena secara substansi keduanya berbeda. Satu Perda berbicara terkait warisan budaya tak benda dan satunya lagi berbicara mengenai cagar budaya.
“Ini adalah sosialisasi perdana setelah Perda ini resmi ditetapkan. Dalam kapasitas saya sebagai Anggota DPRD Provinsi sekaligus Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda. Sehingga ini adalah tanggungjawab saya untuk mensosialisasikannya,” ujarnya.
Dengan lahirnya Perda ini lanjut politisi Hanura itu, diharapkan 17 Kabupaten/Kota di Sultra juga segera dapat melahirkan Perda yang sama. Sebab Perda yang dibentuk ditingkat Provinsi lebih pada adanya persamaan warisan budaya tak benda antara daerah yang satu dengan yang lainnya.
“Misalnya seperti kita di Sultra ini, warisan budaya tak benda yang dimiliki Kota Baubau ada kesamaan dengan yang dimiliki daerah eks Kesultanan Buton lainnya, seperti Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara dan Wakatobi,” imbuhnya.
Mantan Wartawan ini menjelaskan Perda ini membahas soal bagiamana perlindungan warisan budaya tak benda, bagaimana pembinaannya, dan bagaimana pemanfaatannya. Terkait perlindungan, maka harus segera menginventarisir seluruh warisan budaya tak benda untuk dilindungi dengan cara menetapkannya sebagai warisan budaya tak benda.
“Pelibatan masyarakat juga kita butuhkan. Sebab warisan leluhur kita ini bukan hanya ada pada Badan Kepurbakalaan atau lembaga-lembaga pemerintah yang menangani soal itu, namun ada juga di masyarakat,” tandasnya.
Warisan budaya tak benda itu sendiri meliputi tradisi lisan, manuskrip, adatistiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa daerah, permainan rakyat, olahraga tradisional, tenunan tradisional, dan kuliner tradisional. (Zarmin)