DPRD Buton Bakal Pantau Langsung Keberadaan Non ASN

Pihal Legislatif Kabupaten Buton bakal memantau langsung ke setiap OPD lingkup Pemkab Buton keberadaan Non ASN. Sehingga permasalahan tenaga non-ASN di Kabupaten Buton dapat segera menemukan solusi yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak.

PASARWAJO – Terasnusantara_Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton bakal turun langsung ke OPD-OPD dalam rangka melihat langsung tenaga non ASN yang masih aktif atau tidak walaupun terdaftar di BKN. Bukan hanya itu pihak legislative juga meminta kepada seluruh OPD untuk mendata kembali tenaga non ASN yang masih aktif atau tidak walaupun terdaftar di BKN untuk diserahkan ke DPRD Kabupaten Buton.

“Kami memahami keresahan yang dirasakan oleh tenaga non-ASN terkait status mereka. Hari ini, kami ingin mencari solusi bersama yang terbaik,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Buton, Mararusli SIhaji, SH Ketika mempipin rapat gabungan bersama pihak eksekutif untuk membahas penyelesaian masalah tenaga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) di ruang rapat DPRD Kabupaten Buton, Senin 6 Januari 2025.

Pihaknya juga akan meminta kepada seluruh OPD untuk memberikan data tenaga non ASN terkait sumber dana untuk pembayaran honor. “DPRD juga meminta terkait magang K2 untuk diprioritaskan dalam tes PPPK, Selain itu DPRD meminta pihak Pemda terkait dengan P3K yang terdaftar di BKN tetapi tidak perna masuk kantor dan masih tetap menerima gaji honor agar segera diberhentikan honornya,” katanya.

Dalam Kesimpulan rapat tersebut, DPRD meminta solusi kepada Pemda terkait instansi atau OPD yang masih membutuhkan tenaga kesehatan atau guru yang masih kurang dibidangnya. DPRD meminta kepada setiap OPD untuk menyerahkan data yang lolos atau yang tidak lolos p3k tahun anggaran 2024-2025.

“Dengan adanya rapat ini, diharapkan permasalahan tenaga non-ASN di Kabupaten Buton dapat segera menemukan solusi yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak,” pungkas Ketua DPRD Buton. (Bdi)