“Kami mengajak seluruh media untuk professional. Kami menghormati fungsi media sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi ke publik. Namun kami juga berharap, media tidak dijadikan alat pelampiasan perasaan pribadi hanya karena tidak mendapatkan kerja sama sesuai ekspektasi. Etika, objektivitas, dan integritas harus tetap dijaga demi menjaga marwah profesi jurnalis itu sendiri,_Kadis Kominfo dan Persandian Kabupaten Buton, Suhardin Sanusi
PASARWAJO –Terasnusantara – Sehubungan dengan pemberitaan di salah satu media online yang menuduh instansi Diskominfo Buton ‘memainkan’ anggaran media Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Buton, Suhardin Sanusi membantah keras hal itu.
“Pengelolaan dana kemitraan media dilakukan secara Profesional. Bahwasanya, Dinas Kominfo Buton tidak pernah, apalagi dengan sengaja, “memainkan” dana media. Semua bentuk kerja sama kemitraan dengan media dilakukan secara terbuka, transparan, dan sesuai mekanisme yang berlaku. Proposal diajukan, diverifikasi, dan dievaluasi berdasarkan jangkauan, legalitas, kelayakan, serta relevansi kebutuhan publikasi pemerintah daerah,” kata Kadis Kominfo dan Persandian Kabupaten Buton melalui siaran pers klarifikasi sekaligus hak jawab atas pemberitaan tersebut, Jumat, 11 April 2025.
Dikatakannya, bahwa dana yang ada di Kominfo tersebut tidak ada dana titipan dari pihak manapun. Tudingan yang menyebut adanya dana titipan dari oknum pejabat termasuk anggota DPRD, adalah murni asumsi yang tidak berdasar. Tidak pernah ada dana titipan dalam bentuk apapun yang mengalir ke Dinas Kominfo dari pihak luar. Kami bekerja berdasarkan sistem, bukan titipan.
Kadis Kominfo juga menegaskan media tidak bisa dipaksakan untuk dibeli. “Sebagaimana media adalah entitas usaha yang menjual jasa informasi, maka wajar jika tidak semua penawaran disetujui. Jika ada media yang tidak memperoleh nilai kerja sama sesuai harapan, bukan berarti pemerintah bersalah. Sama halnya seperti produk yang ditawarkan di pasar, pembeli punya hak memilih sesuai kebutuhan dan anggaran,” katanya.
Pihaknya juga sangat menyayangkan framing pemberitaan yang tidak seimbang. Menurut Kadis Kominfo, pihanya telah mencermati bahwa konfirmasi dilakukan secara terbatas dan tidak memberi ruang waktu cukup kepada pihak kami untuk menjawab. Hal ini justru terkesan seperti ingin membangun kesan bahwa Dinas Kominfo tertutup atau menghindar. Padahal pada dasarnya kami terbuka terhadap siapa pun, selama komunikasinya sesuai etika jurnalistik.
“Kami mengajak seluruh media untuk professional. Kami menghormati fungsi media sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi ke publik. Namun kami juga berharap, media tidak dijadikan alat pelampiasan perasaan pribadi hanya karena tidak mendapatkan kerja sama sesuai ekspektasi. Etika, objektivitas, dan integritas harus tetap dijaga demi menjaga marwah profesi jurnalis itu sendiri,” pungkasnya. (Adm)