BAUBAU, Terasnusantara – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Baubau menggelar Rapat kerja (Raker) program pemberdayaan instansi pemerintah anti Narkoba. Kegiatan yang bertempat di salah satu hotel di Baubau tersebut dibuka langsung oleh Pelaksana Harian Sekda Kota Baubau, La Ode Darussalam.
Turut hadir dalam kegiatan itu yakni, Dandim 1413 Buton, Letkol Inf. Ketut Janji, Kepala Lapas Baubau, Herman Mulawarman, perwakilan Polres Baubau, Imigrasi Baubau serta sejumlah instansi pemerintah di lima daerah wilayah kerja BNN Baubau.
Kepala BNN Baubau, Alamsyah mengatakan, Raker bertujuan untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
“Karena Inpres ini juga sudah ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN dan peraturan kepala daerah,” kata Alamsyah.
Ia mengungkapkan, ada empat poin besar yang diperintahkan dalam Inpres RAN P4GN tersebut, pertama, sosialisasi P4GN dan kedua, deteksi dini dengan pemeriksaan urine Narkoba, ketiga, membuat regulasi untuk memberikan sangsi ketika ada pegawai yang menyalahgunakan Narkotika atau ikut dalam peredaran penyalahgunaan Narkotika dan keempat, membuat Satgas Anti Narkoba diseluruh instansi, kecamatan dan kelurahan serta BUMN dan BUMD.
Sejauh ini kata Alamsyah, instansi pemerintah daerah diwilayah kerjanya meliputi Kota Baubau, Kabupaten Buton, Buton Tengah, Buton Selatan dan Wakatobi telah menjalankan program RAN P4GN dan akan terus ditingkatkan.
Bahkan diungkapkan, untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Tengah telah memiliki Perda tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
Ia mengatakan, sedangkan empat daerah lainnya menyusul akan melahirkan Perda serupa. Saat ini empat daerah tersebut sudah memiliki Peraturan Wali Kota atau Peraturan Bupati dalam pelaksanaan program-program P4GN.(Zarmin)