BAUBAU–TERASNUSANTARA_Legalitas sumber material timbunan untuk proyek perpanjangan landasan pacu Bandara Betoambari, Kota Baubau, kembali menjadi sorotan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Baubau, hingga saat ini belum pernah mengeluarkan rekomendasi Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) bagi pelaku usaha pertambangan di daerah tersebut.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Baubau, Muhammad Yusran Achmad, S.T., M.Sc saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon selulernya beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, pengurusan SIPB dilakukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara dengan terlebih dahulu melengkapi rekomendasi dari pemerintah kota sebagai wilayah administrasi lokasi pertambangan.

Menurutnya, berdasarkan hasil koordinasi dengan bagian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), wilayah yang secara tata ruang dinyatakan aman dan tidak masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) provinsi masih memungkinkan untuk diupayakan pengurusan SIPB.

Meski demikian, hingga kini belum ada permohonan rekomendasi yang diajukan kepada PUPR Kota Baubau sebagai tahapan awal pengurusan izin tersebut.

“Sampai saat ini belum ada permohonan rekomendasi yang masuk di PUPR sebagai tahapan awal pengurusan SIPB ke tingkat provinsi,” ujarnya.

Yusran Achmad menambahkan, terdapat sejumlah persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi untuk mendapatkan rekomendasi tersebut. Di antaranya mencakup informasi volume material yang akan ditambang serta luasan lokasi pertambangan.

Ia juga menyebutkan, pengajuan SIPB di Sulawesi Tenggara umumnya dilakukan untuk kebutuhan tertentu, terutama menunjang pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dalam skema tersebut, masa berlaku SIPB dapat disesuaikan dengan jangka waktu kontrak atau perjanjian pelaksanaan proyek.

“Namun, sampai sekarang belum ada yang masuk di kami,” tambahnya.

Terkait aktivitas pertambangan batuan di wilayah Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, yang disebut menjadi salah satu sumber material timbunan proyek Bandara Betoambari, Yusran mengaku pihaknya pernah mengingatkan agar pelaku usaha melengkapi persyaratan perizinan.

Selain persoalan perizinan pertambangan, PUPR juga pernah menyampaikan persoalan penggunaan jalan kota oleh kendaraan pengangkut material proyek bandara.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat bersama pihak Bandara Betoambari yang membahas pembebasan lahan. Saat itu, penggunaan jalan kota oleh kendaraan pengangkut material turut menjadi perhatian karena adanya keluhan dari masyarakat.

“Saat rapat bersama membahas masalah pembebasan lahan di Bandara Betoambari, hal itu kita sudah sampaikan. Apalagi banyak masyarakat yang komplain mengenai penggunaan jalan itu,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Betoambari Kota Baubau, Anas Labakara, S.T., membantah proyek penimbunan landasan pacu tersebut menggunakan material ilegal.

Anas mengaku, berdasarkan pengetahuannya, pelaksanaan proyek telah berjalan sesuai prosedur dengan menggunakan material yang memiliki Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) untuk proyek pemerintah.

Namun, ketika dikonfirmasi mengenai lokasi SIPB pengambilan material yang digunakan dalam proyek tersebut, apakah berasal dari luar wilayah Kota Baubau, Anas mengaku belum mengetahui secara pasti.

Ia menyatakan akan meminta informasi lebih lanjut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut.

“Nanti saya tanya PPK terkait lokasinya,” ujarnya melalui pesan singkat.

Anas juga mengklaim seluruh material yang digunakan telah dilengkapi hasil uji laboratorium untuk memastikan kesesuaian dengan standar kelayakan material konstruksi.

Meski begitu, ia mengaku tidak mengingat secara pasti nama lembaga yang menerbitkan hasil pengujian tersebut.

“Nama lembaganya saya tidak ingat, tapi pemenang tendernya yang urus. Sesuai ketentuan,” katanya.

Diketahui, berdasarkan penelusuran media dan keterangan dari pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Baubau, material timbunan untuk proyek perpanjangan landasan pacu Bandara Betoambari diambil dari dua lokasi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau.

Belum adanya rekomendasi SIPB yang tercatat di PUPR Kota Baubau menjadi salah satu hal yang perlu diklarifikasi lebih lanjut, terutama terkait asal material dan dokumen perizinan yang diklaim pihak bandara. (adm)

BAUBAU–TERASNUSANTARA_Kejelasan legalitas sumber material timbunan proyek perpanjangan landasan pacu Bandara Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, kian menjadi sorotan.

Di tengah belum terungkapnya secara pasti volume material yang digunakan, DPRD Kota Baubau berencana berkonsultasi dengan kementerian terkait untuk memastikan ketentuan pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dari lokasi quarry atau tambang galian C yang diduga belum mengantongi izin.

Langkah tersebut tidak hanya menyangkut kepastian pemungutan pajak daerah, tetapi juga berkaitan dengan kesesuaian lokasi quarry dengan peruntukan tata ruang serta kejelasan status sumber material yang digunakan dalam proyek pemerintah.

Ketua DPRD Kota Baubau, Ardin Jufri, mengatakan pihaknya akan mendalami persoalan tersebut sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Konsultasi dengan kementerian diperlukan untuk memperoleh kejelasan mengenai ketentuan pemungutan pajak MBLB terhadap lokasi quarry yang belum dipastikan kelengkapan perizinannya.

“Soal ini kita coba dalami dulu, dalam waktu dekat kita akan konsultasikan di Kementerian mengenai pungutan pajak kepada lokasi quarry yang belum berizin ini,” ujarnya.

Selain aspek perpajakan, DPRD juga akan menelusuri kesesuaian lokasi-lokasi quarry dengan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Baubau.

Hal ini penting untuk memastikan apakah kawasan yang menjadi lokasi kegiatan penambangan tersebut memang diperuntukkan bagi usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB).

“Saat ini belum ada Perda soal RT/RW yang ada baru rancangannya, tapi kalau merujuk pada rancangan RT/RW, lokasi di Waborobo bukan masuk dalam zona pertambangan,” ujarnya.

Sebelumnya, dua supplier material untuk proyek perpanjangan landasan pacu Bandara Betoambari dilaporkan telah menyetorkan pajak MBLB dengan total Rp 60 juta kepada pemerintah daerah. Masing-masing supplier disebut memasok material dengan volume sekitar 30.000 meter kubik.

Namun, besaran setoran pajak tersebut belum menjawab seluruh pertanyaan mengenai asal-usul material dan total volume timbunan yang telah digunakan dalam proyek penimbunan bandara.

Hingga kini, belum diperoleh informasi pasti mengenai jumlah keseluruhan material timbunan yang telah direalisasikan oleh otoritas Bandara Betoambari sepanjang 2026.

PPK Proyek Penimbunan Bandara Betoambari, Ahyar yang dikonfirmasi juga belum memberi penjelasan pasti mengenai jumlah volume kubikasi penimbunan disepanjang tahun 2026.

Politikus PDI Perjuangan Kota Baubau, Rais Jaya Rahman, mendorong DPRD Kota Baubau menggunakan fungsi pengawasannya untuk memastikan material yang digunakan dalam proyek pemerintah memiliki asal-usul yang jelas dan sesuai ketentuan.

“DPRD perlu menggunakan fungsi pengawasannya untuk memastikan seluruh material yang digunakan dalam proyek memiliki asal-usul yang jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya dalam pemberitaan sebelumnya.

Rais turut mendorong DPRD menggelar rapat dengar pendapat (RDP), melakukan inspeksi mendadak ke lokasi proyek dan sumber material, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Menurutnya, penelusuran perlu mencakup asal material, dokumen pengangkutan atau manifest, hingga lokasi pengambilan material yang diduga bermasalah.

“Persoalan ini tidak hanya menyangkut penerimaan pajak daerah, tetapi juga kepastian hukum atas sumber material yang digunakan dalam proyek pembangunan di Kota Baubau,” tegasnya. (adm)

BAUBAU-TERASNUSANTARA– Proyek perpanjangan landasan pacu Bandara Betoambari, Kota Baubau, kembali disorot. Kali ini yang disoal mengarah pada belum terungkapnya volume kubikasi material timbunan yang digunakan dalam proyek itu. Di tengah perbedaan keterangan antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Baubau dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Di satu sisi, Bapenda telah memungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dari dua pemasok material dengan total setoran sekitar Rp 60 juta.

Namun, perhitungan pajak tersebut menggunakan volume berdasarkan keterangan pemasok, bukan mengacu pada dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek.

Kepala Bapenda Kota Baubau, Muh Massad, melalui Kepala Bidang Pendapatan Wilayah I, Fauziah, menjelaskan bahwa sesuai ketentuan, pajak MBLB dipungut di lokasi pengambilan material atau mulut tambang.

Fauziah mengungkapkan, pada awalnya Bapenda belum mengetahui secara pasti lokasi pengambilan material yang digunakan untuk proyek perluasan landasan pacu Bandara Betoambari.

Karena itu, pihaknya berkoordinasi dengan pelaksana proyek untuk mengidentifikasi pemasok material sekaligus menyosialisasikan kewajiban pembayaran pajak.

“Badan Pendapatan Daerah awalnya tidak mengetahui di mana lokasi pengambilan material yang digunakan di lokasi proyek Bandara Betoambari. Makanya, kita koordinasi dengan pelaksana proyek untuk mengetahui titik supplier sekaligus melakukan sosialisasi kewajiban pajak terhadap penggunaan bahan material MBLB,” jelasnya.

Dari hasil koordinasi tersebut, Bapenda memperoleh informasi mengenai sejumlah lokasi yang diduga menjadi sumber material timbunan. Petugas kemudian turun langsung ke lapangan dan menemukan aktivitas penggalian di dua lokasi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, masing-masing pemasok disebut telah menyuplai material timbunan sekitar 30 ribu meter kubik.

Untuk memastikan volume material yang digunakan, Fauziah mengatakan pihaknya telah menyurati PPK Bandara Betoambari guna meminta dokumen RAB proyek.

Namun, menurut dia, permintaan tersebut belum mendapatkan balasan. Akibatnya, penghitungan kewajiban pajak sementara dilakukan berdasarkan informasi volume dari masing-masing pemasok.

“Saat ini sudah ada dua supplier yang telah menyetorkan kewajiban pajaknya di Bapenda Kota Baubau, totalnya sekitar Rp 60 jutaan. Selain itu, juga ada opsen pajak ke provinsi sebesar 25 persen yang langsung masuk ke rekening Bapenda Provinsi Sultra,” ujarnya.

Fauziah mengakui, sebelumnya Bapenda menghadapi kendala dalam pendataan objek Pajak MBLB. Namun, aktivitas penimbunan untuk proyek perluasan landasan pacu Bandara Betoambari mendorong pihaknya memperkuat pendataan dan menelusuri sumber material yang digunakan.

Sementara itu, PPK proyek penimbunan Bandara Betoambari, Ahyar, membantah telah menerima surat resmi dari Bapenda terkait permintaan dokumen RAB.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Ahyar mengatakan pihaknya tidak pernah menerima surat tersebut. Ia menyebut komunikasi yang terjadi selama ini hanya sebatas koordinasi dengan Bapenda.

“Kami tidak pernah terima suratnya. Mereka (Bapenda) hanya berkoordinasi, dan kita fasilitasi dengan pihak kontraktor,” jelas Ahyar.

Ia menambahkan, apabila surat permintaan dokumen secara resmi diterima, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu isi dan poin-poin yang diminta.

Saat ditanya mengenai total volume kubikasi material timbunan yang telah digunakan pada tahap pertama maupun tahap kedua pembangunan landasan pacu Bandara Betoambari sepanjang 2026, Ahyar belum memberikan penjelasan secara terperinci.

Perbedaan keterangan mengenai surat permintaan dokumen tersebut menambah pertanyaan terkait transparansi data volume material yang digunakan dalam proyek.

Kepastian volume kubikasi berdasarkan dokumen perencanaan dan realisasi pekerjaan menjadi penting untuk memastikan kesesuaian penggunaan material sekaligus mendukung penghitungan kewajiban pajak daerah secara akurat.

Hingga berita ini diterbitkan, rincian total volume timbunan berdasarkan dokumen proyek belum diperoleh. (adm)